Analis Pertahanan Sebut Strategi ‘Capit Udang’ Respons Perjanjian Keamanan Bilateral Indonesia-Australia

Jakarta, IDM – Indonesia dan Australia baru saja mengukuhkan Perjanjian Keamanan Bilateral sebagai bentuk komitmen kedua negara memperkuat kerja sama pertahanan dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Langkah diplomatik tersebut secara resmi diumumkan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese di Sydney pada Rabu (12/11).
“Perjanjian ini menegaskan komitmen kami untuk mempererat persahabatan dan menjamin keamanan kedua negara,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, hubungan baik antarnegara tetangga menjadi fondasi perdamaian yang langgeng, sejalan dengan nilai budaya Indonesia tentang pentingnya saling membantu.
Baca Juga: Riset Kelautan Nasional Digodok Ulang, Bappenas Libatkan Pushidrosal, BRIN, dan Akademisi
Sementara itu, Albanese dalam momen yang sama menyebut perjanjian ini sebagai “momen bersejarah” yang menandai era baru kerja sama keamanan yang lebih komprehensif antara kedua negara.
“Perjanjian ini menunjukkan tekad bersama Indonesia dan Australia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan bertindak bersama,” ujar Albanese.
Ia menjelaskan, perjanjian ini memperkuat dasar kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, termasuk Perjanjian Keamanan Keating–Suharto (1995), Traktat Lombok (2006), dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (2024).
Merespons langkah diplomatik tersebut, Co-Founder Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, menilai, baik Indonesia dan Australia memiliki kedekatan geografis serta tantangan keamanan yang sama.
Baca Juga: Respons Pengamat Militer Soal Pesan Presiden Prabowo di HUT TNI: Koreksi Halus terhadap Kultur Lama
“Namun, sejarah menunjukkan bahwa kerja sama antara kedua negara ini membutuhkan lebih dari sekadar perjanjian diplomatik, tapi memerlukan kepercayaan, konsistensi, dan saling pengertian,” tulis Edna dalam rilis yang diterima, Kamis (13/11).
Budaya strategis Australia selama ini, lanjut Edna, dibentuk oleh ketergantungannya pada kekuatan besar dan persepsi jarak dari Asia.
“Sejak Perang Dunia II, kebijakan pertahanannya telah berevolusi dari strategi forward defense di era Perang Dingin, menjadi defense of Australia pada akhir 1980-an, dan kini bergeser menuju konsep security with Asia,” jelas Edna.
Pergeseran ini merupakan langkah positif karena menekankan kemitraan, bukan penghadangan.
“Namun agar kerja sama ini bermakna, kolaborasi harus diwujudkan melalui inisiatif nyata, bukan hanya hitam di atas putih,” tambahnya.
Baca Juga: Steve Forbes: Dunia Butuhkan Pemimpin Kuat dan Visioner Seperti Prabowo
Hal tersebut merujuk pada Kesepakatan Keating-Suharto tahun 1995, efektivitas setiap hubungan bilateral bergantung pada kepercayaan politik dan nilai strategis yang sejalan.
“Sebagai catatan, hanya tiga tahun setelah kesepakatan itu, ketika Indonesia berada dalam krisis ekonomi dan politik, tahun 1998, PM Howard mengirim surat ke Presiden Habibie untuk mengadakan referendum di Timtim,” jelas Edna.
Dalam konteks saat ini yang ditandai perubahan geopolitik, tantangan iklim, dan rivalitas kekuatan besar, lanjut Edna, kedua negara perlu melangkah lebih jauh dari simbolisme menuju kolaborasi yang nyata dan saling menguntungkan.
Ia berpandangan, diplomasi pertahanan perlu diorkestrasikan bersama diplomasi luar negeri.
“Ibarat 'strategi capit udang', Indonesia harus lincah dan percaya diri dalam menghadapi kompetisi global. Pada akhirnya, kedua negara akan memperoleh manfaat dari kemitraan yang dibangun bukan atas dasar ketakutan dan tekanan eksternal, tetapi visi bersama, Indo-Pasifik yang aman, makmur, dan berkelanjutan,” kata Edna. (nhn)
Hankam

Sorot Pemasok Utama, TNI AD Gagalkan Peredaran Ribuan Rokok Ilegal di Bangka Selatan
Tim gabungan TNI AD dan Bea Cukai Pangkalpinang menggagalkan peredaran 40.220 batang rokok ilegal dari empat toko di Toboali, Bangka Selatan, serta mendalami jaringan pemasoknya.
Teknologi

Jalan Panjang Indonesia Menuju Kedaulatan Satelit Pertahanan
Satelit pertahanan memiliki peran vital sebagai pengganda kekuatan dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia. Selain inovasi teknologi dan riset, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna di langit sendiri.
In Frame

History

Jelang HUT ke-81, Korps Marinir Bangga Ali Sadikin jadi Pahlawan Nasional
Keluarga besar Korps Marinir menyambut penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letjen KKO (Purn) Ali Sadikin. Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi menilai momen ini menjadi teladan dan kebanggaan tersendiri menjelang peringatan HUT ke-81 Korps Marinir.































































































