Dipimpin Wamenhan Richard, Satgas PKH Tertibkan Pabrik Sawit dan Cabut Izin Pabrik Kertas di Riau

Jakarta, IDM – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dan mencabut izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (20/11).
Penertiban dan pencabutan izin usaha tersebut dipimpin Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana I Satgas PKH.
Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak dalam keterangannya, menyampaikan bahwa penertiban itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan, sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Dalam penanganan PT GSL, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
“Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit,” kata Barita.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas lebih kurang 32 hektare. Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
Sementara itu, untuk kasus PT RAPP, pencabutan izin didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.
Adapun PT RAPP merupakan perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle dan beroperasi di Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.
“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku,” tutur Barita.
Barita menegaskan bahwa kedua langkah penertiban tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Ia mengatakan, Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
“Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Barita.
Hankam

Ditinjau Menhan Sjafrie, Lanud Haluoleo Tunjukkan Progres Pembangunan Infrastruktur Skadron Baru
Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto menunjukkan progres pembangunan shelter skadron baru di Kendari, Sulawesi Tenggara, saat ditinjau oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari rencana peningkatan status Lanud Haluoleo menjadi Tipe A dan Main Operating Base (MOB) untuk memperkuat kemampuan operasional TNI AU.
Teknologi

Jalan Panjang Indonesia Menuju Kedaulatan Satelit Pertahanan
Satelit pertahanan memiliki peran vital sebagai pengganda kekuatan dalam menjaga wilayah kepulauan Indonesia. Selain inovasi teknologi dan riset, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna di langit sendiri.
In Frame

History

Jelang HUT ke-81, Korps Marinir Bangga Ali Sadikin jadi Pahlawan Nasional
Keluarga besar Korps Marinir menyambut penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letjen KKO (Purn) Ali Sadikin. Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi menilai momen ini menjadi teladan dan kebanggaan tersendiri menjelang peringatan HUT ke-81 Korps Marinir.











































































