Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Saat ini, Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan. Selain dari persoalan ekonomi, tensi geopolitik, hingga keamanan, masifnya perang informasi (information warfare) juga perlu menjadi perhatian bersama.
Sejak 1 Maret 2026 sampai selesai atau waktu yang belum ditentukan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang dalam mode siaga 1. Kesiapsiagaan para prajurit tertuang dalam telegram yang dikeluarkan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.
Lonjakan anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menempatkan sektor ini di bawah sorotan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar Rp337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah postur fiskal Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi soal besaran anggaran, melainkan ke mana dan untuk siapa uang negara itu dibelanjakan.
Pengamat Geopolitik Human Studies Institute (HSI), Rasminto, menilai arah kebijakan pertahanan Indonesia menunjukkan konsistensi antara kepentingan keamanan nasional dan pembangunan strategis.
Pengamat geopolitik dan akademisi, Rasminto, menilai dinamika krisis geopolitik global yang ditandai dengan penangkapan Presiden Venezuela harus disikapi Indonesia dengan kesiapsiagaan pertahanan nasional yang holistik, mengingat perubahan tata dunia yang semakin tidak menentu dan sarat politik kekuatan.
Dalam konteks sistem pertahanan negara yang diamanatkan oleh Pasal 30 UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kehadiran komponen pendukung atau komduk menjadi bagian strategis dari perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
