Papua Kembali Berdarah, DPR Desak Pelaku Penembakan Tiga Warga Sipil Ditangkap

Jakarta, IDM – Tragedi penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menuai kecaman keras dari berbagai pihak.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan tindakan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi.

Mafirion meminta aparat penegak hukum bergerak cepat mengusut tuntas insiden berdarah tersebut, memburu seluruh pelaku hingga tertangkap, serta memproses mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang bagi aksi-aksi teror yang mengancam keselamatan masyarakat sipil di Papua.
"Kami mengecam keras penembakan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata OPM kepada tiga warga sipil. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan,” tegasnya.

Baca Juga: DPR Restui Hibah Kapal Induk Garibaldi, TNI AL Matangkan Kesiapan Pangkalan

“Saya mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini, menangkap para pelaku, dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah oleh teror dan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat Papua," ujar Mafirion.

Ia menjelaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia paling mendasar yang wajib dilindungi.

Sehingga, lanjut Mafirion, pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Mafirion menilai serangan terhadap masyarakat sipil merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang harus dihormati oleh semua pihak. Ia menyebut kekerasan semacam ini hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat Papua sekaligus menghambat pembangunan di wilayah.

Selain mendorong penindakan tegas terhadap pelaku, Mafirion juga mengingatkan pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Baca Juga: DPR Ingatkan Bahaya Perampok Berseragam, RUU Perampasan Aset Jangan jadi Senjata Aparat Korup

"Pemerintah harus memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Negara harus berada di garda terdepan dalam menjamin rasa aman bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang lainnya," tegasnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan aparat keamanan agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap langkah penegakan hukum.

Langkah tegas terhadap pelaku, kata dia, tidak boleh menimbulkan korban sipil baru.

Mafirion juga menuturkan penyelesaian konflik Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan.

Baca Juga: DPR Ingatkan Hibah Kapal Induk Garibaldi Jangan jadi Beban TNI dan APBN

Pemerintah perlu memperkuat dialog yang konstruktif, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memastikan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat benar-benar dirasakan hingga ke pelosok Papua.

"Mau sampai kapan konflik yang menyebabkan warga sipil sebagai korban akan terus menerus terjadi? Kekerasan ini harus dihentikan. Kekerasan hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat Papua dan menghambat pembangunan," ungkapnya.

Sebelumnya, tiga warga sipil dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin (20/7).

Peristiwa yang diduga dilakukan kelompok bersenjata OPM itu turut menjadi perhatian publik setelah rekaman kejadian beredar luas di media sosial. Hingga kini, aparat keamanan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku.