Mesir Tengah Intensifkan Upaya Capai Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza

Jakarta, IDM – Pemerintah Mesir tengah berupaya merumuskan proposal kesepakatan baru untuk konflik Israel-Hamas termasuk gencatan senjata selama 60 hari di Gaza.

Dilansir dari AA, Senin (30/6), Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan bahwa pihaknya selaku mediator terus berupaya mewujudkan gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel agar bantuan kemanusiaan dapat kembali didistribusikan secara masif dan terjamin keamanannya.

"Kami sedang menggodok solusi yang langgeng dan gencatan senjata permanen," kata Abdelatty.

Baca Juga: Anggaran Pertahanan NATO Meningkat, Ini Tanggapan Rusia

Ia menuturkan, proposal kesepakatan itu juga dirumuskan oleh mediator lainnya yakni Qatar, dan Amerika Serikat (AS). Ia meyakini kesepakatan baru ini akan menjadi langkah pertama menuju gencatan senjata yang berkelanjutan.

"Yang ada di atas meja sekarang adalah gencatan senjata selama 60 hari sebagai ganti pembebasan sejumlah sandera Israel dan pengiriman bantuan yang cepat ke Gaza, termasuk pasokan medis," ungkapnya.

"Ini akan menciptakan momentum untuk bergerak menuju gencatan senjata yang langgeng, yang pada akhirnya mengarah pada penerapan perjanjian 19 Januari," jelasnya.

Namun, ia menyebut langkah pertama menuju gencatan senjata jangka panjang ini harus disertai komitmen dari para pihak terkait menuju tahap selanjutnya yakni penghentian konflik secara permanen.

Baca Juga: Trump Sebut Gencatan Senjata Israel-Hamas Kemungkinan Tercapai Minggu Depan

"Ada visi dan pemahaman Amerika tentang pentingnya memasukkan jaminan dalam setiap perjanjian yang akan datang untuk memastikan keberlanjutan gencatan senjata. Dimulainya kembali agresi (Israel) akan menimbulkan ancaman besar bagi stabilitas regional," ujarnya.

Mesir, Qatar, dan AS menjadi mediator pada 19 Januari untuk kesepakatan gencatan senjata tiga tahap antara Israel dan Hamas. Perjanjian itu dimaksudkan untuk mengakhiri genosida Israel di Gaza. Namun, kesepakatan itu gagal setelah Israel kembali menyerang Gaza pada 18 Maret.

Agresi Israel ke Gaza sejak Oktober 2023 juga memicu kecaman internasional hingga surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk menahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza. (bp)