Mesir Dorong Hamas untuk Terima Proposal Trump Terkait Gaza

Jakarta, IDM – Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Qatar dan Turki untuk meyakinkan Hamas agar segera "merespons positif" proposal perdamaian Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dalam forum Institut Hubungan Internasional Prancis (Ifri) di Paris, ia menegaskan Hamas harus melucuti senjata dan Israel berhenti menyerang Gaza.

"Kami melakukan yang terbaik. Kami sedang bertemu dengan mereka. Kami berkoordinasi dengan saudara-saudara kami di Qatar dan juga rekan-rekan kami di Turki untuk meyakinkan Hamas agar menanggapi rencana ini secara positif," ujarnya melansir siaran YouTube Ifri Paris, Jumat (3/10).

Baca Juga: Israel Blokade Armada Kemanusiaan ke Palestina Sejak 2009

"Ini adalah [upaya] untuk secara bersamaan mengakhiri perang dan membebaskan semua sandera serta jenazah korban. Jadi, inilah yang sedang kami upayakan," sambungnya.

Lebih lanjut, ia memperingatkan konflik akan terus berlanjut jika tidak ada kesepakatan damai segera. Ia pun menilai serangan Israel sudah melampaui batas, bukan sekedar membela diri melainkan genosida.

Adapun, Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 66.000 orang tewas akibat konflik di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sementara, serangan Hamas ke Tel Aviv menewaskan sekitar 1.200 orang dan 200 lainnya disandera.

Baca Juga: Turki dan Spanyol Kecam Israel Cegat Puluhan Kapal Bantuan ke Gaza

Abdelatty menyatakan dukungannya terdapat proposal Trump untuk Gaza. Namun, menurutnya masih perlu banyak pembicaraan mengenai hal-hal yang lebih spesifik terkait implementasi guna menjamin keamanan.

"Kami menerima rencana Trump ini dan kami menyambutnya sejak awal karena memiliki tiga elemen utama yang sangat positif. Mengakhiri perang, inilah yang kami butuhkan saat ini untuk mengakhiri siklus pembantaian oleh Israel. Mengakhiri perang sangatlah penting, tidak ada aneksasi, tidak ada penggusuran," imbuhnya.

"Masih banyak celah yang perlu dibenahi, kita perlu diskusi lebih lanjut mengenai cara implementasinya, terutama pada dua isu penting: tata kelola dan pengaturan keamanan," pungkasnya. (bp)