Konsultasi Indonesia-Malaysia, Komisi I: Penguatan Wilayah Perbatasan Harus Jadi Perhatian

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh merespons soal Konsultasi Tahunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia.

Soleh meminta penguatan wilayah pebatasan harus menjadi perhatian kedua negara, lantaran selama ini banyak terjadi kejahatan di wilayah tersebut.

Menurut Soleh, wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia selama ini kerap menjadi titik rawan berbagai pelanggaran hukum lintas negara, termasuk perdagangan manusia, peredaran narkoba, hingga kejahatan transnasional lainnya.

"Konsultasi Tahunan antara Indonesia dan Malaysia adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan perbatasan. Kita tidak boleh lengah terhadap potensi pelanggaran hukum yang masih sering terjadi," tegas Oleh Soleh dalam keterangan resminya, Jumat (1/8).

Baca Juga: Menlu Sugiono: ASEAN Sepakat Selesaikan Konflik Thailand-Kamboja dengan Kekeluargaan

Ia menambahkan penguatan infrastruktur, pengawasan terpadu, serta kerja sama aparat penegak hukum di kedua negara sangat diperlukan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik ilegal.

"Perlu langkah konkret seperti peningkatan pos-pos pengawasan, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta kesepakatan protokol bersama dalam penanganan kejahatan lintas batas," terang mantan anggota DPRD Jawa Barat itu.

Soleh juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan agar mereka tidak menjadi sasaran empuk sindikat perdagangan manusia dan jaringan narkoba internasional.

"Penguatan perbatasan bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga perlindungan sosial bagi warga negara kita yang tinggal di perbatasan. Mereka harus merasakan kehadiran negara secara nyata," tuturnya.

Baca Juga: Dasco: Presiden Prabowo Beri Amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan Abolisi untuk Tom Lembong

Sebagai bagian dari Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi, Soleh menyatakan dukungannya terhadap segala upaya diplomasi dan kerja sama bilateral yang mengedepankan prinsip kedaulatan, keamanan, dan perlindungan warga negara Indonesia di manapun berada.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menggelar Konsultasi Tahunan ke-13 antara Pemerintah Indonesia-Malaysia, Istana Merdeka pada Selasa (29/7/2025). Konsultasi Tahunan kedua negara terakhir digelar pada 2017.

Dalam forum itu, kedua kepala negara menandatangani empat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengelolaan perbatasan darat, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi. (Ykb)