Komisi I Jadwalkan Pemanggilan Menhan Usai Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Jakarta, IDM – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, memastikan pihaknya tengah menjadwalkan pemanggilan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Pemanggilan tersebut dinilai penting untuk mengungkap fakta secara menyeluruh sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat agar peristiwa serupa tidak terulang.

Utut menegaskan Komisi I tidak ingin terburu-buru dalam menggelar rapat dengan Menhan.

Ia mengatakan penjadwalan harus mempertimbangkan agenda Menhan yang sudah tersusun jauh hari sebelumnya.

Baca Juga: DPR: Evakuasi ke Bunker jadi Prioritas Keselamatan Prajurit di Lebanon

“Kita sedang jadwalkan, sebab beliau kan juga bukannya tidak mau, tapi jadwalnya sudah tersusun sampai sebulan ke depan. Yang penting, rapat itu benar-benar apa adanya, bisa mengungkap fakta, dan kita tidak keliru dalam mengambil kebijakan,” ujar Utut.

Menurut Utut, pembahasan yang akan dilakukan tidak semata-mata menyangkut isu geopolitik, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan prajurit di lapangan serta evaluasi terhadap prosedur keamanan dalam misi internasional.

Ia menekankan peristiwa gugurnya tiga prajurit TNI merupakan duka mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Komisi I DPR berkomitmen mendorong langkah-langkah konkret agar keselamatan personel TNI yang bertugas di luar negeri dapat lebih terjamin.

“Kita semua berduka. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang gugur. Yang penting bagaimana sikap kita ke depan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Utut juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap insiden-insiden sebelumnya, termasuk kasus kekerasan yang pernah dialami prajurit TNI dalam misi perdamaian.

Baca Juga: Gempa dan Tsunami Kecil di Sulut, Puan Maharani Tekankan Evakuasi Cepat dan Informasi Akurat

Hal ini menjadi bagian dari agenda pembahasan agar sistem perlindungan dan respons terhadap ancaman bisa diperkuat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPR tidak dapat memaksakan jadwal pemanggilan tersebut.

Komisi I akan menunggu kesiapan waktu dari Menhan untuk memastikan rapat berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang komprehensif.

“Kita tidak bisa memaksa, kita tunggu kesediaan waktunya. Kalau orangnya, pasti bersedia,” pungkas Utut.

Langkah DPR tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia, sekaligus memastikan keamanan prajurit tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika konflik global.