Komisi I DPR: Pelibatan TNI Hadapi Begal Harus Terukur dan Sesuai Hukum

Jakarta, IDM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menuturkan negara tidak boleh kalah terhadap aksi kriminal jalanan yang semakin meresahkan masyarakat, termasuk maraknya aksi begal di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

Menurut Dave, keamanan dan rasa aman masyarakat merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara.

Maka dari itu, aparat keamanan harus mampu hadir secara nyata di tengah masyarakat untuk memastikan ruang publik tetap aman dan kondusif.

Baca Juga: Kemhan dan DPR Dukung Kertajati Fokus Industri Pertahanan, Bukan Pangkalan Asing

“Kami memahami keresahan masyarakat atas maraknya aksi begal. Keamanan dan rasa aman masyarakat adalah hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Dave dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Terkait wacana pelibatan TNI dalam mengatasi kejahatan jalanan, Dave menilai langkah tersebut harus ditempatkan secara proporsional sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan tugas utama TNI berada pada sektor pertahanan negara, sementara penegakan hukum dan keamanan masyarakat merupakan kewenangan Polri.

Baca Juga: Relawan WNI Diduga Disiksa saat Ditahan Israel, DPR Minta Diplomasi RI Naikkan Tekanan ke Forum PBB

Meski begitu, Dave menjelaskan dalam kondisi tertentu TNI dapat dilibatkan melalui mekanisme perbantuan kepada Polri apabila situasi keamanan membutuhkan dukungan tambahan guna menjaga stabilitas nasional.

“Pelibatan tersebut tentu harus terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, dan tetap mengedepankan koordinasi yang baik antarinstitusi,” katanya.

Dave menekankan yang paling penting saat ini adalah memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Komisi I DPR Desak PBB Bertindak Usai Dugaan Kekerasan terhadap WNI Relawan Gaza

Aparat keamanan diminta bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut.

Dave juga menyatakan Komisi I DPR RI mendukung penguatan koordinasi antarlembaga negara demi menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat dengan tetap berada dalam koridor hukum dan kewenangan masing-masing.