Komisi I DPR Dorong Satuan Baru TNI Perkuat Kesiapan Operasional Prajurit

Jakarta, IDM – Komisi I DPR RI mendorong setiap pengembangan organisasi dan pembentukan satuan baru TNI diarahkan untuk memperkuat kesiapan operasional prajurit serta menjawab kebutuhan pertahanan Indonesia.

Penataan kekuatan TNI dinilai perlu berbasis pada karakter ancaman, kebutuhan penugasan, kondisi geografis, hingga kemampuan satuan dalam menjalankan operasi secara berkelanjutan.

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyebut pengabdian prajurit perlu ditopang keputusan pertahanan yang tepat.

“Setiap prioritas harus memperjelas kemampuan yang hendak diperkuat dan kebutuhan operasi yang akan dipenuhi," kata Junico.

Menurut politikus yang akrab disapa Nico Siahaan itu, peringatan HUT ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum untuk mengapresiasi pengabdian prajurit, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kesiapan operasional pertahanan secara menyeluruh.

Maka itu, ia mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI menyusun pembangunan kekuatan berdasarkan kesenjangan kemampuan yang paling mendesak, karakter ancaman yang berkembang, serta kebutuhan pengamanan wilayah Indonesia.

"Untuk itu kami mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI menyusun prioritas berdasarkan kesenjangan kemampuan yang paling mendesak, karakter ancaman, serta kebutuhan pengamanan wilayah Indonesia," tuturnya.

Baca Juga: Komisi I DPR Dorong Strategi Khusus Hadapi Scam, Kerugian Masyarakat Tembus Rp9,1 Triliun

Nico menilai pembangunan kekuatan pertahanan perlu memiliki keterkaitan langsung dengan skenario penugasan di lapangan.

Menurutnya, kebutuhan satuan yang bertugas mengamankan perbatasan tentu berbeda dengan unsur yang menjalankan operasi di wilayah laut, ruang udara maupun objek strategis nasional.

Perbedaan tersebut, kata dia, harus menjadi pertimbangan dalam menentukan dukungan terhadap setiap satuan.

"Penentuan dukungan perlu memperhitungkan kondisi geografis, waktu pengerahan, serta kemampuan satuan menjalankan tugas secara berkelanjutan," ujar Nico.

Ia menambahkan evaluasi pembangunan kekuatan juga harus menghasilkan urutan pemenuhan kebutuhan pertahanan yang jelas. Kemampuan yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan operasi harus mendapatkan perhatian sesuai tingkat urgensinya.

"Kemampuan yang paling menentukan keberhasilan operasi harus memperoleh prioritas, disertai tahapan pelaksanaan dan ukuran kesiapan yang dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan pertahanan," paparnya.

Selain kesiapan masing-masing matra, Nico menekankan pentingnya keterpaduan operasi antara TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Baca Juga: Komcad ASN Berujung Duka, Komisi I DPR Soroti Kesiapan Medis dan Intensitas Latihan

Nico berpendapat perkembangan ancaman membutuhkan kemampuan TNI untuk mengerahkan berbagai unsur secara terpadu.

Sehingga sistem komunikasi, pertukaran informasi, hingga mekanisme pengambilan keputusan harus mampu memastikan unsur darat, laut, dan udara bergerak dalam satu arah.

"Indonesia membutuhkan kemampuan untuk mengerahkan unsur pertahanan secara terpadu. Latihan gabungan perlu digunakan untuk menguji koordinasi dan menghasilkan perbaikan yang diterapkan dalam penugasan," jelas Nico.

Ia juga menyoroti pentingnya latihan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan karakter ancaman saat ini.

Selain latihan gabungan, latihan siber dan pengoperasian sistem nirawak dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan kemampuan pertahanan.

"Kita melihat bahwa latihan gabungan, latihan siber dan nirawak menjadi kebutuhan yang lebih cocok saat ini untuk penguatan alutsista di Nusantara," sambungnya.

Nico menilai perkembangan ancaman siber, potensi gangguan komunikasi, serta semakin luasnya penggunaan sistem tanpa awak membuat kesiapan operasional TNI tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan konvensional.

“Maka penting untuk TNI menentukan pembagian tanggung jawab, kebutuhan kemampuan, serta prosedur koordinasi agar perubahan ancaman diikuti penyesuaian doktrin dan pelaksanaan operasi," ungkapnya.

Baca Juga: Komisi I DPR: Modernisasi Alutsista TNI Harus Sesuai Karakter Pertahanan Negara Kepulauan

Sorotan Komisi I DPR muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan baru TNI dalam rangkaian upacara HUT ke-81 TNI.

Di lingkungan TNI AD, pengembangan organisasi tersebut mencakup enam Komando Daerah Militer (Kodam), Brigif Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), serta tiga Yonif Bantuan Tempur yang terdiri atas satuan Kavaleri, Artileri Medan (Armed), dan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

Sementara itu, di lingkungan TNI AL terdapat satu Brigif Marinir dan empat Yonif Marinir. Adapun TNI AU diperkuat dengan satu Divisi II Korpasgat, satu Brigade Korpasgat, tiga Yonif Korpasgat, satu Skadron Pendidikan, dua Skadron Udara, serta dua Satuan Radar.

Nico mengatakan pengembangan organisasi dalam skala tersebut perlu dibarengi dengan penjelasan mengenai kebutuhan strategis dan kontribusi masing-masing satuan terhadap kesiapan pertahanan nasional.

"Penataan organisasi harus memperjelas hubungan komando serta meningkatkan kemampuan merespons situasi sesuai mandat. Pembentukan satuan baru TNI juga harus bisa meningkatkan kesiapan operasional prajurit sebagai dasar prioritas pertahanan Negara," tegasnya.

Ia menekankan pembentukan satuan baru bukan semata-mata persoalan penambahan struktur organisasi.

Lebih dari itu, setiap satuan harus memiliki fungsi dan kemampuan yang jelas serta mampu mendukung pelaksanaan tugas pertahanan sesuai karakter wilayah dan ancaman yang dihadapi.