Komisi I DPR Dorong Strategi Khusus Hadapi Scam, Kerugian Masyarakat Tembus Rp9,1 Triliun

Jakarta, IDM – Fenomena penipuan daring atau scam dinilai telah berkembang menjadi ancaman serius di ruang digital Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendorong pemerintah menyusun strategi khusus dan terpadu untuk mempercepat pencegahan serta penindakan terhadap kejahatan.

Dorongan itu disampaikan menyusul data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat lebih dari 411 ribu laporan penipuan sejak pusat penanganan beroperasi pada 22 November 2024 hingga akhir 2025.

Baca Juga: ASN Meninggal saat Latsarmil Komcad, Komisi I DPR Desak Evaluasi Total Sistem Keselamatan Latihan

Nilai kerugian masyarakat yang dilaporkan mencapai sekitar Rp9,1 triliun.

Menurut Oleh, besarnya jumlah laporan dan nilai kerugian menunjukkan bahwa scam tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan kriminal individual yang ditangani setelah korban mengalami kerugian.

“Besarnya kerugian dan banyaknya masyarakat yang menjadi korban menunjukkan bahwa kita sudah menghadapi kondisi darurat scam. Ini bukan lagi persoalan kasus per kasus, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi masyarakat di ruang digital,” kata Oleh Soleh.

Ia menilai perkembangan ekosistem digital turut membuat modus penipuan semakin kompleks.

Pelaku dapat memanfaatkan pesan singkat, media sosial, platform digital, rekening perbankan, dompet elektronik, hingga berbagai instrumen transaksi digital untuk menjalankan aksinya.

Baca Juga: Komcad ASN Berujung Duka, Komisi I DPR Soroti Kesiapan Medis dan Intensitas Latihan

Maka dari itu, pemerintah dinilai perlu menggeser pendekatan dari sekadar penanganan setelah kejadian menjadi sistem pencegahan dan deteksi dini.

Oleh secara khusus mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat koordinasi dengan Polri serta Satgas PASTI dan IASC OJK.

“Komdigi bersama Polri dan Satgas PASTI OJK harus bekerja lebih keras. Jangan sampai penipu bergerak lebih cepat daripada pemerintah dalam melindungi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, karakter kejahatan digital membuat kecepatan respons menjadi faktor penting. Setelah korban mentransfer uang, pelaku dapat dengan cepat memindahkan dana melalui sejumlah rekening sehingga proses pelacakan dan pemulihan menjadi semakin sulit.

“Yang paling penting adalah membangun sistem yang mampu mendeteksi dan menghentikan penipuan sedini mungkin. Ketika laporan masuk, jangan sampai prosesnya berlarut-larut karena dalam hitungan menit atau jam uang korban bisa berpindah ke banyak rekening,” ujarnya.

Baca Juga: Peserta Komcad ASN Meninggal, Komisi I DPR Minta Kemhan Evaluasi Total Sistem Latihan

Oleh menilai strategi khusus penanganan scam setidaknya harus mencakup pencegahan, deteksi dini, pemblokiran rekening dan nomor komunikasi yang digunakan pelaku, penegakan hukum, serta penguatan literasi digital masyarakat.

Ia juga meminta mekanisme pertukaran data antarlembaga diperkuat agar laporan masyarakat dapat segera diteruskan kepada institusi yang memiliki kewenangan.

“Kalau koordinasinya tidak baik, penanganan scam tidak akan maksimal. Kita membutuhkan satu gerak bersama. Komdigi menangani aspek ruang digital, Polri melakukan penegakan hukum, OJK dan Satgas PASTI menangani aspek transaksi keuangan, dan seluruh lembaga terkait harus saling terhubung,” pungkasnya.