Komisi I DPR Dorong Indonesia Ambil Peran Aktif Perpanjang Gencatan Senjata Iran-AS

Jakarta, IDM – Komisi I DPR RI mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik aktif dalam mengupayakan perpanjangan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan berakhir pada 22 April 2026.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif memiliki legitimasi moral dan diplomatik untuk turut mendorong penyelesaian damai atas konflik yang melibatkan Iran dan AS.

Baca Juga: Di Forum IPU Istanbul, DPR Desak Dunia Bersatu Hentikan Agresi Israel

“Pemerintah Indonesia perlu aktif menyuarakan pentingnya perpanjangan gencatan senjata ini, bahkan mendorong agar menjadi gencatan senjata permanen. Dengan demikian, perang benar-benar bisa dihentikan,” ujar pria yang akrab disapa Daeng Ical, Senin (20/4).

Ia menegaskan perpanjangan gencatan senjata tidak cukup hanya menjadi jeda sementara, tetapi harus menjadi pintu masuk menuju perundingan damai yang lebih luas dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat menunjukkan komitmen nyata terhadap setiap kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut Daeng Ical, keberhasilan proses perdamaian sangat bergantung pada kepatuhan semua pihak dalam menjalankan hasil perundingan.

Ia secara khusus menekankan pentingnya komitmen Amerika Serikat dan Israel untuk menghormati kesepakatan demi mencegah pecahnya konflik yang lebih luas.

Baca Juga: DPR: Keseimbangan Alutsista dan SDM Kunci Kedaulatan Udara Laut

“Kunci dari perdamaian adalah kejujuran dan kepatuhan terhadap perjanjian. Jika semua pihak, khususnya Amerika dan Israel, mematuhi komitmennya, maka peluang untuk menghentikan perang akan semakin besar,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan setiap pelanggaran terhadap kesepakatan damai hanya akan memperpanjang konflik dan memperbesar risiko terjadinya krisis kemanusiaan maupun instabilitas global.

Daeng Ical menyebut jika tindakan kekerasan terus berlangsung, maka harapan terciptanya perdamaian akan semakin sulit diwujudkan.

“Jika kejahatan perang masih terjadi dan kesepakatan dilanggar, maka perang tidak akan berhenti. Dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat global,” tegasnya.

Selain sisi kemanusiaan dan keamanan, Daeng Ical juga menyoroti besarnya dampak ekonomi dari konflik Iran-AS.

Baca Juga: Komisi I Minta TNI Audit Insiden Peluru Nyasar yang Lukai Dua Siswa di Gresik

Ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya memicu inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurutnya, negara-negara berkembang akan menjadi pihak yang paling terdampak apabila konflik berkepanjangan terus terjadi tanpa adanya kesepakatan damai yang jelas.

“Dampak paling nyata adalah naiknya harga minyak dunia, yang kemudian memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Ini tentu sangat merugikan, terutama bagi negara-negara berkembang,” pungkasnya. (Ykb)