Ketua Komisi I DPR Tegaskan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza untuk Misi Perdamaian

Jakarta, IDM – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian terkait Gaza merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia, dengan fokus utama pada misi perdamaian dan bukan keterlibatan dalam pertempuran.

Hal itu diungkapkan Utut usai Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1).

Ia menekankan kehadiran Indonesia untuk membantu ketertiban dunia sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Utut, poin terpenting dari partisipasi Indonesia adalah menjaga perdamaian di wilayah konflik, khususnya Gaza.

Baca Juga: Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza, DPR Dorong Prinsip Bebas Aktif dan Dukungan Palestina

Ia menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi tempur, meskipun struktur kepemimpinan misi internasional tersebut nantinya dipimpin oleh jenderal dari Amerika Serikat.

“Poin yang paling penting, kita di sana utamanya lebih menjaga perdamaian. Jadi tidak untuk ikut bertempur,” ungkap Utut.

Ia menambahkan, Indonesia justru akan mengirimkan personel terbaiknya, baik dari unsur pimpinan militer maupun pasukan, namun tetap dalam kerangka misi perdamaian.

“Kita berharap kita akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik tempur kita, tetapi tidak untuk ikut bertempur. Tadi kita underline, kita tidak untuk bertempur tetapi lebih untuk menjaga perdamaian,” tegasnya.

Baca Juga: DPR Nilai Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris Strategis di Tengah Geopolitik Global

Terkait kemungkinan Indonesia harus merogoh kocek hingga 1 miliar dolar AS untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Utut menjelaskan hingga saat ini belum ada alokasi anggaran tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok Rp187,1 triliun, tentu tidak ada itu,” jelasnya.

Meski demikian, Utut tidak menutup kemungkinan adanya sumber pembiayaan lain di luar APBN, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga: DPR Apresiasi RI Gabung Dewan Perdamaian, Ingatkan Komitmen Palestina Merdeka

Ia memandang keterlibatan Indonesia penting sebagai bagian dari kebanggaan nasional.
“Kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional,” ujarnya.

Utut juga menilai keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian internasional berpotensi memberikan keuntungan strategis bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam jangka panjang.

“Di dunia yang saling satu sama lain mempengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Misalnya nanti ada dukungan peralatan, dukungan transfer of technology (TOT), dan yang lain-lain,” pungkasnya. (Ykb)