Ketahanan Informasi jadi Benteng Pertahanan Nasional Hadapi Ancaman Hoaks

Jakarta, IDM – Di tengah semakin kompleksnya spektrum ancaman keamanan nasional, penguatan ketahanan informasi dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pertahanan negara.

Ancaman terhadap Indonesia kini tidak hanya datang dalam bentuk agresi fisik atau militer, tetapi juga melalui perang informasi yang memanfaatkan ruang digital untuk memengaruhi opini publik dan mengganggu stabilitas sosial.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI, Imron Amin, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I di Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur.

Baca Juga: Kendaraan Dinas hingga Anggaran Operasional jadi Tantangan Pembinaan Teritorial

Menurut Imron, penyebaran hoaks dan disinformasi telah berkembang menjadi ancaman nonmiliter yang perlu diantisipasi secara serius karena dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, termasuk sektor pertahanan.

“Di era digital saat ini, pertahanan negara tidak hanya berbicara tentang kekuatan alutsista dan kesiapan prajurit. Ketahanan informasi juga menjadi benteng strategis untuk menjaga persatuan bangsa serta melindungi kepercayaan publik terhadap institusi negara,” kata Imron.

Ia menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu institusi yang selama ini mendapatkan tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat.

Maka, pelbagai upaya yang bertujuan melemahkan citra dan kredibilitas TNI melalui informasi yang tidak benar harus menjadi perhatian bersama.

Baca Juga: Langkah Israel di Hebron Ancam Stabilitas Keamanan Kawasan

“Karena sangat miris apabila TNI terus-menerus menjadi sasaran pemberitaan hoaks. Saya meminta kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI agar terus memperkuat sinergi dan kerja sama dalam menjaga marwah serta martabat TNI sebagai institusi yang dipercaya rakyat,” ungkapnya.

Imron menjelaskan pola ancaman modern saat ini semakin mengarah pada upaya membentuk persepsi publik melalui penyebaran narasi yang tidak akurat.

Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat memicu polarisasi sosial, menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan negara, hingga mengganggu ketahanan nasional secara keseluruhan.

Menurutnya, berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian nasional, pengelolaan sumber daya, hingga penegakan hukum sering kali menjadi sasaran distorsi informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Ketika pemerintah berupaya memperkuat kemandirian dan mengelola potensi nasional secara lebih optimal, sering kali muncul berbagai informasi yang tidak utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, informasi yang benar harus terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoaks,” ujarnya.

Baca Juga: Mandat TNI Makin Luas, Peningkatan Kesejahteraan Prajurit tak Bisa Ditunda

Dalam perspektif pertahanan, lanjut Imron, perang informasi menjadi salah satu bentuk ancaman hibrida yang membutuhkan respons lintas sektor.

Komisi I DPR RI sendiri telah mendorong Komdigi untuk meningkatkan program literasi digital nasional guna memperkuat daya tahan masyarakat terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi yang berkembang di ruang siber.

“Pencapaian dan berbagai program pemerintah perlu disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya disuguhi berbagai informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” pungkas Imron.