PARLEMEN

Kendaraan Dinas hingga Anggaran Operasional jadi Tantangan Pembinaan Teritorial

Komisi I DPR RI
Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kodim 0709/Kebumen, Jawa Tengah. (Foto: Dok. DPR RI)

Jakarta, IDM – Upaya memperkuat sistem pertahanan berbasis kewilayahan masih menghadapi sejumlah tantangan di tingkat lapangan.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah keterbatasan kendaraan dinas dan dukungan anggaran operasional bagi aparat teritorial, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang menjadi ujung tombak pembinaan wilayah dan deteksi dini potensi ancaman.

Hal tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kodim 0709/Kebumen, Jawa Tengah.

Menurutnya, efektivitas pembinaan teritorial tidak hanya ditentukan oleh kualitas personel, tetapi juga oleh ketersediaan sarana pendukung yang memungkinkan prajurit menjalankan tugas secara optimal.

"Babinsa merupakan garda terdepan TNI AD yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, fasilitas dasar seperti kendaraan dinas harus tersedia agar mereka dapat menjangkau wilayah binaan dengan lebih efektif," ujar Taufiq.

Baca Juga: Kesepakatan Damai Iran–AS Perkuat Stabilitas Keamanan Timur Tengah

Dalam peninjauan tersebut, ditemukan bahwa belum seluruh Babinsa memperoleh sepeda motor dinas sebagai sarana mobilitas utama.

Padahal, luasnya wilayah binaan dan tingginya intensitas kegiatan teritorial menuntut dukungan transportasi yang memadai agar pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal.

Menurut Taufiq, penguatan pertahanan teritorial harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan operasional prajurit di lapangan. Keterbatasan fasilitas berpotensi mengurangi efektivitas pembinaan wilayah yang selama ini menjadi salah satu pilar utama sistem pertahanan negara.

"Harapannya semua Babinsa mendapatkan sepeda motor dinas sehingga mereka lebih nyaman dan lebih optimal dalam bekerja di tengah masyarakat," katanya.

Selain persoalan kendaraan dinas, tantangan lain yang ditemukan adalah belum meratanya penempatan Babinsa definitif di seluruh desa.

Dari sekitar 460 desa di wilayah Kodim 0709/Kebumen, baru sekitar 330 desa yang memiliki Babinsa dengan surat keputusan penugasan resmi.

Baca Juga: Kesepakatan AS-Iran jadi Angin Segar bagi Stabilitas Keamanan Global

Kondisi tersebut membuat sebagian personel harus menjalankan fungsi Babinsa melalui surat perintah dari komandan satuan.

Meskipun langkah tersebut dinilai efektif untuk menjaga keberlangsungan pembinaan teritorial, terdapat konsekuensi berupa keterbatasan dukungan operasional dan anggaran.

"Mereka tetap menjalankan tugas-tugas Babinsa, tetapi dukungan operasionalnya belum tersedia sepenuhnya. Ini menjadi perhatian karena tugas tetap berjalan sementara anggaran belum seluruhnya mengikuti kebutuhan di lapangan,"jelas Taufiq.

Ia menilai keberhasilan pembinaan teritorial tidak dapat dilepaskan dari dukungan logistik dan pembiayaan yang memadai.

Sebab, Babinsa berperan sebagai penghubung antara TNI dan masyarakat sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas wilayah, memperkuat ketahanan nasional, dan mendukung sistem peringatan dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

Baca Juga: Langkah Israel di Hebron Ancam Stabilitas Keamanan Kawasan

Lebih lanjut, Taufiq mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas juga masih dirasakan oleh personel Kodim secara umum.

Dari total sekitar 605 personel yang bertugas, ketersediaan fasilitas pendukung operasional masih berada di kisaran 50 persen dari kebutuhan ideal.

"Temuan kami menunjukkan masih adanya kekurangan fasilitas kerja yang cukup signifikan. Ini bukan hanya soal sarana, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan di wilayah," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar pemenuhan fasilitas operasional, penambahan personel Babinsa definitif, serta penguatan dukungan anggaran menjadi bagian dari agenda prioritas dalam pembangunan kekuatan pertahanan berbasis teritorial.

"Pertahanan yang kuat dimulai dari satuan-satuan teritorial yang mampu bekerja secara optimal. Untuk itu, kebutuhan operasional prajurit di lapangan harus menjadi perhatian bersama," pungkasnya.

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Helikopter Mi 17V5

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD

TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.