Kemhan RI Pastikan Komunikasi Terus Terjalin di Tengah Permintaan Hamas agar Pasukan ISF Operasi di Perbatasan

Jakarta, IDM – Kementerian Pertahanan RI memastikan komunikasi dengan seluruh pihak terkait terus terjalin di tengah persiapan TNI menjadi bagian dari pasukan stabilisasi internasional (ISF) di Jalur Gaza, Palestina.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, komunikasi dan diplomasi diatur sesuai dengan jalur-jalur yang ada dalam hubungan internasional.

“Termasuk penetapan mandat dan aturan misi pasti melibatkan seluruh unsur yang terlibat,” ujar Rico kepada Indonesia Defense Magazine (IDM), Senin (16/2).

Diketahui, pemimpin senior Hamas Osama Hamdan menyebut bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terbang ke Washington DC, Agendakan Pertemuan Bilateral dengan Presiden Donald Trump

Dalam perbincangan itu, Hamas bahwa setiap pasukan internasional harus berpegang pada peran netral di perbatasan.

“Dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau menjadi pengganti pendudukan Israel,” kata Hamdan kepada Al Jazeera, Kamis (12/2), sebagaimana dikutip dari BBC.

Hamdan mengatakan, pesan itu terdengar jelas oleh pihak Indonesia. Hamdan menyebut, Indonesia menegaskan tidak akan menjadi bagian dari pelaksanaan agenda Israel apa pun di dalam Jalur Gaza.

Baca Juga: Perundingan Damai Rusia dan Ukraina Babak Ketiga akan Berlangsung 17-18 Februari

“Misi mereka harus dibatasi pada pemisahan antara warga Palestina dan pasukan pendudukan, serta mencegah agresi tanpa mencampuri urusan penduduk (internal),” ujar Hamdan.

Kemhan RI menyatakan akan memegang pedoman dan arahan pemerintah terkait pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza, seperti pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.

Dalam pernyataan Kemlu RI, Indonesia menegaskan bahwa setiap kemungkinan partisipasi dalam ISF berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), politik luar negeri bebas-aktif, dan hukum internasional.

Baca Juga: Iran dan AS Lanjut Perundingan Nuklir di Jenewa

“Ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai mandat dan national caveats tegas dan mengikat yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF,” tulis keterangan pers Kemlu RI.

Pokok-pokok national caveats Indonesia, antara lain mandat noncombat dan nondemilitarisasi. Kemlu RI menyatakan, keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan misi demiliterisasi.

Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina.

“Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun,” tulis Kemlu RI. (nma)