Kemenko Polkam Tegaskan Perang Total terhadap Judi Online, Jabar jadi Fokus Utama

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai aktivitas judi online hingga ke tingkat paling bawah.

Keberhasilan upaya ini dinilai mustahil tercapai tanpa dukungan penuh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam yang dibacakan Sekretaris Deputi Ariefin Sjarief pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12).

Baca Juga: Pemerintah Percepat Penanganan Bencana di Aceh Tamiang, Truk BBM dan Alat Berat Dikerahkan

Menurut Ariefin, seluruh elemen lokal, seperti keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas, harus berperan aktif sebagai benteng pencegah.

“Saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring adalah langkah penting,” ujarnya.

PPATK mencatat lebih dari 2,6 juta pemain judi online di Jawa Barat sepanjang 2025, dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang menjadi wilayah dengan jumlah pemain tertinggi.

Bahkan, PPATK menemukan adanya penerima bansos yang turut bermain judi online, sebuah kondisi yang disebut sebagai potret kerentanan sosial.

Baca Juga: Tinjau Padang Pariaman, Presiden Prabowo Minta Percepat Pemulihan Pascabencana

Ariefin menegaskan pembangunan ekonomi digital harus tetap berada pada jalur yang sehat. “Ruang digital Indonesia harus beretika dan terpercaya,” ungkapnya.

Dari pihak Pemprov Jawa Barat, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lusi Lesminingwati, menilai kebijakan antijudi online sejalan dengan nilai Gapura Panca Waluya.

Prinsip pembangunan karakter yang komprehensif dianggap relevan untuk membentuk masyarakat yang tangguh menghadapi risiko digital.

PPATK melalui Direktur Analisis dan Pemeriksaan II, M. Shalehuddin Akbar, menyebut tren total deposit judi online menurun dari Rp34 triliun (2023) menjadi Rp 17triliun (2025).

Baca Juga: Kemenko Polkam Gelar Rakor Tindak Lanjut IKLN di Bali, Soroti Integrasi Pengawasan Laut

Namun Jawa Barat masih tercatat sebagai provinsi dengan pemain terbanyak, dengan deposit mencapai Rp5 triliun.

PPATK juga menemukan 199 ribu pemain judi online yang merupakan penerima bansos, dengan total deposit hampir Rp300 miliar. Data tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.

Kemenko Polkam bersama Pemprov Jawa Barat dan K/L terkait juga berencana membentuk Tim Zero Judol, sebagai langkah menuju proyek percontohan nasional pemberantasan judi online pada 2026. (Ykb)