Iran Sebut Israel Ancam Perdamaian di Timur Tengah

Jakarta, IDM – Dubes Iran untuk PBB Amir Saeid menyatakan bahwa agresi dan pelanggaran Israel di Timur Tengah memicu erosi hukum internasional. Ia menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan tersebut.

"Tidak adanya pertanggungjawaban yang terus-menerus memicu impunitas yang berbahaya. Mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum internasional, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dimintai pertanggungjawaban," katanya saat Pertemuan Dewan Keamanan PBB, melansir Webtv.un.org, Rabu (29/4).

Baca Juga: Korsel Desak Aksi Global Hadapi Ancaman Nuklir Korut

Ia menyoroti bahwa Israel terus melanggar gencatan senjata melalui serangan militer dan pembatasan ketat terhadap akses kemanusiaan, yang memperburuk kelaparan di Gaza. Ia juga menyebut Israel penyebab destabilisasi regional.

"Destabilisasi berulang, tindakan agresi di wilayah Suriah, pendudukan ilegal yang berkelanjutan di Dataran Tinggi Golan Suriah, dan pelanggaran terus-menerus terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon," ujarnya.

Mengenai Gaza, Iravani mengatakan bahwa solusi damai harus berupa gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Rakya Palestina berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Baca Juga: Trump Klaim Iran Ingin Selat Hormuz Dibuka Segera

"Pada tanggal 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang agresi tanpa provokasi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekerasan dan norma pendahuluan yang melarang agresi. Mereka harus memikul tanggung jawab penuh dan harus dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.

Ia menutup pidatonya dengan menuduh beberapa delegasi berupaya "mengabaikan akar penyebab situasi saat ini di kawasan tersebut dan mengalihkan kesalahan kepada Iran, alih-alih mengatasi tindakan ilegal dan destabilisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Israel." (bp)