Iran Peringatkan Potensi Keluar dari Perjanjian Non-proliferasi Nuklir

Jakarta, IDM – Iran menyatakan pihaknya masih menjadi anggota Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT). Namun, memperingatkan bahwa ketidakseimbangan dalam perjanjian itu memungkinkan Iran tidak lagi meratifikasinya.

Pada 13 Juni, Israel meluncurkan serangan udara ke berbagai titik termasuk fasilitas nuklir di Iran. Serangan ini diklaim sebagai langkah pencegahan di tengah kekhawatiran Israel akan kekuatan nuklir Teheran.

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi mengatakan bahwa Israel telah sengaja memulai konflik. Padahal, Iran telah mengupayakan diplomasi dalam mengatasi persoalan-persoalan nuklir.

Baca Juga: Diserang Israel, Iran Tegaskan Berhak Membela Diri

"Serangan ini terjadi dalam situasi di mana Republik Islam Iran sedang berada dalam proses negosiasi nuklir dan telah memilih jalur diplomasi dan dialog. Dalam kondisi saat ini, kelanjutan negosiasi nuklir tidak lagi memiliki pembenaran rasional, dan pihak yang bertanggung jawab atas penghentian negosiasi ini adalah rezim yang memaksakan perang agresif kepada Iran," katanya dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta, Selasa (17/5).

Ia menuturkan, NPT merupakan perjanjian dengan dua arah, di mana perjanjian ini harusnya bisa mewujudkan kepentingan negara anggota melalui pasal-pasal dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan NPT, Badan Tenaga Atom Internasional (The International Atomic Energy Agency/IAEA) memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan nuklir sebuah negara. Sebaliknya, negara yang menjadi tujuan pengawasan memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kemudahan dan berbagai jasa dari Badan PBB tersebut.

Ia pun menyoroti ketidakseimbangan di mana Israel memiliki senjata nuklir namun tidak ada kecaman internasional maupun tuntutan agar berhenti mengembangkan program nuklir mereka. Bahkan, Israel dapat dengan leluasa melancarkan serangan ke berbagai wilayah termasuk Gaza dan Lebanon.

"Tidak ada yang menanyakan mengapa rezim (Israel) ini berani dan bisa melakukan serangkaian agresi yang bertentangan dengan norma-norma internasional. Hal ini terjadi pada saat negara kami menjadi anggota dari NPT, bahkan menjalankan protokol tambahan dari perjanjian ini," imbuhnya.

Baca Juga: Komisi I Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI dari Wilayah Rawan Konflik Iran-Israel

"Ketidakseimbangan dan ketidakadilan bagi pihak yang bukan bagian dari NPT dan pihak yang menjadi bagian dari NPT membawa kita kembali kepada sebuah pertanyaan besar. Mengapa harus terus menjadi anggota dari NPT?" sambungnya.

Kendati demikian, hingga kini Iran masih menjadi bagian dari NPT dan bekerja sama dengan IAEA. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu mungkin berubah pada titik tertentu, hingga Iran mendapatkan hak yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut.

"Iran masih menjadi bagian dari NPT dan kerjasama masih terus berlangsung. Hanya saja apabila kerjasama ini hanya sepihak dan Iran hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan NPT secara sepihak, tentu keberadaan Iran di NPT tidak akan sampai akhir zaman. Ada batasannya sampai dengan pihak IAEA memenuhi tanggung jawabnya terhadap nilai-nilai NPT yaitu ada imbalan bagi negara bagian dari NPT, ada imbalan untuk menerima kemudahan dan juga asistensi dari IAEA," jelasnya. (bp)