DPR Soroti Rentetan Kecelakaan Laut, Puan Minta Standar Keselamatan Nasional Direvolusi

Jakarta, IDM – Rentetan kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memunculkan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, menjadi sinyal kuat aspek keselamatan pelayaran masih menghadapi persoalan serius yang tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah teknis semata.

Kebakaran kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar tersebut terjadi pada 2 Agustus lalu dan mengakibatkan sedikitnya lima penumpang meninggal dunia.

Musibah itu juga memicu kepanikan karena banyak penumpang terpaksa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri.

Hingga kini, tim SAR masih melanjutkan pencarian korban yang dilaporkan hilang, sementara pemerintah masih melakukan validasi data penumpang akibat adanya perbedaan antara manifes dan kondisi di lapangan.

Baca Juga: Komisi I DPR: Kenaikan Tukin jadi Suntikan Semangat Baru bagi Prajurit TNI

"Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim," kata Puan.

Menurutnya, keselamatan transportasi laut seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan sistem transportasi nasional, bukan sekadar kelancaran distribusi logistik maupun mobilitas penumpang.

"Keselamatan harus menjadi ukuran kinerja yang setara dengan konektivitas. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus menghadapi kekhawatiran setiap kali menggunakan transportasi laut,” ungkap Puan.

Puan menilai tragedi KM Mutiara Sentosa II bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Sebelumnya, tenggelamnya KLM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, juga menyita perhatian publik.

Dalam peristiwa tersebut, puluhan korban berhasil diselamatkan, sementara sejumlah korban lainnya ditemukan meninggal dunia dan sebagian masih dinyatakan hilang.

Baca Juga: AS Gempur Iran tanpa Ampun, Komisi I DPR Desak Indonesia Pimpin Gerakan Gencatan Senjata

Selain itu, sepanjang tahun ini juga tercatat sejumlah kecelakaan lain, mulai dari KM Dharma Kartika IX yang mengalami kecelakaan di Pelabuhan Semayang Balikpapan, kebakaran KM Anaya di Perairan Maluku, tabrakan KM Sabuk Nusantara 106 di Banda Neira, tenggelamnya KM Mega Harapan akibat tabrakan di Perairan Labuan Mas, hingga insiden kapal wisata KLM Eternity yang kehilangan tenaga mesin akibat cuaca buruk.

Rangkaian kecelakaan tersebut, kata Puan, menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan pelayaran nasional.

Ketua DPR RI juga menyoroti persoalan klasik yang terus berulang dalam berbagai kecelakaan kapal, yakni ketidaksesuaian data manifes penumpang dengan jumlah penumpang sebenarnya.

Dalam kasus KM Mutiara Sentosa II, Kementerian Perhubungan masih mendalami dugaan ketidaksesuaian manifes serta investigasi terkait dugaan tidak tersedianya sekoci penyelamat. Sementara pada kasus KLM Nurul Salsa, aparat kepolisian juga tengah menyelidiki dugaan kelalaian hingga manipulasi manifes.

"Persoalan manifes kapal yang berbeda dengan penumpang yang ada di lapangan menjadi persoalan yang terus menerus kita temukan. Harus ada evaluasi mendalam mengenai persoalan ini," tegas Puan.

Baca Juga: Gudang Senjata Rahasia di Sekolah Terbongkar, DPR: Ini Ancaman Serius bagi Keamanan Negara

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyulitkan proses pencarian dan penyelamatan korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap standar operasional pelayaran.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, transportasi laut bukan sekadar moda angkutan, melainkan tulang punggung konektivitas nasional yang menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi.

Maka itu, Puan meminta pemerintah menetapkan target nasional penurunan angka kecelakaan transportasi laut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, disertai evaluasi berkala terhadap operator, regulator, maupun pengelola pelabuhan.

Indikator keberhasilan, lanjut Puan, tidak boleh hanya diukur dari meningkatnya arus penumpang atau distribusi logistik, tetapi juga dari kemampuan mencegah kecelakaan.

"Pelayanan transportasi laut yang layak, aman, dan nyaman adalah hak masyarakat yang harus bisa diwujudkan oleh negara," pungkasnya.