DPR Sebut Penugasan Wapres Gibran Hadiri G20 Sesuai Preseden dan Bukan Hal Baru

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, merupakan keputusan yang sepenuhnya sah dan sesuai dengan konstitusi maupun praktik pemerintahan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun.

Ia menilai publik tidak perlu meragukan legitimasi kehadiran Wapres di forum internasional kelas dunia tersebut, sebab aturan dan presedennya sudah terlampir.

Menurut Amelia, UUD 1945 secara tegas mengatur Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk ketika Presiden melimpahkan mandat menghadiri pertemuan di tingkat kepala negara.

Dalam konteks diplomasi global seperti G20, pembagian tugas semacam ini bukan hanya lazim, tetapi juga menjadi bagian dari efektivitas kerja eksekutif.

Baca Juga: DPR Minta Presiden Prabowo Hati-Hati Soal Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

Amelia mengingatkan bahwa praktik Wakil Presiden mewakili Presiden di forum internasional bukanlah fenomena baru.

Ia mencontohkan bagaimana pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla berulang kali tampil dalam Sidang Majelis Umum PBB maupun berbagai pertemuan tingkat tinggi lainnya.

Lalu, Amelia mencontohkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono juga pernah dipersiapkan untuk hadir di KTT G20.

“Dari sisi preseden, kehadiran Wapres di forum seperti ini adalah wajar, bukan sesuatu di luar koridor,” ucap Amelia.

Baca Juga: Indonesia–Kroasia Perkuat Poros Kerja Sama Pertahanan lewat Diplomasi Parlemen

Selain membahas legitimasi kehadiran Wapres, Amelia juga menyoroti momentum penting penyelenggaraan G20 tahun ini. Untuk pertama kalinya, forum ekonomi global tersebut digelar di benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan.

Menurutnya, hal ini memberikan warna baru sekaligus penekanan pada tema-tema kesetaraan global, keberlanjutan, dan penguatan suara negara-negara Global South, kelompok negara berkembang yang selama ini mendorong representasi lebih adil dalam tata kelola ekonomi dunia.

“G20 di Afrika Selatan punya arti strategis bukan hanya bagi dunia, tetapi juga bagi Indonesia. Kita pernah memegang Presidensi G20 di Bali dan mendorong agenda pemulihan inklusif. Kehadiran Wapres Gibran di Johannesburg diharapkan dapat menjaga kesinambungan diplomasi tersebut,” ungkapnya.

Amelia menambahkan Indonesia punya modal kuat sebagai jembatan antara negara-negara Utara dan Selatan.

Dengan latar belakang itu, ia berharap Gibran mampu membawa pesan yang konsisten terkait penguatan kerja sama Afrika-Asia, termasuk dalam bidang pembiayaan iklim, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan tata kelola ekonomi digital serta isu-isu yang selama ini menjadi perhatian Indonesia dalam berbagai forum global.

Baca Juga: Rapat dengan DPR, Bakamla Bahas Penguatan Diplomasi dan Anggaran untuk Sengketa Laut Natuna Utara

Ia juga menilai G20 jadi panggung strategis untuk mendorong kolaborasi yang lebih konkret antara Indonesia dan negara-negara anggota, terutama dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang.

Kehadiran Wapres, kata Amelia, bukan hanya simbol representasi, tetapi juga kanal diplomasi yang penting agar posisi Indonesia tetap relevan dalam percaturan ekonomi global.

Amelia menekankan Komisi I DPR akan terus memantau pelaksanaan mandat tersebut, termasuk memastikan bahwa kehadiran Wapres Gibran membawa dampak nyata bagi kepentingan nasional.

“Intinya, kehadiran Wapres di G20 bukan sekadar mengikuti acara, tetapi memastikan kepentingan Indonesia diperjuangkan dan suara negara berkembang tetap didengar,” pungkasnya. (ykb)