DPR Minta Pemerintah Tertibkan Operasional Bandara di Kawasan Industri Morowali

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengkritik keberadaan sebuah bandara yang diketahui beroperasi di area PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, tanpa keterlibatan otoritas resmi negara.

Ia menilai situasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan dan pengawasan wilayah udara nasional.

Menurut Oleh Soleh, bandara tersebut beroperasi tanpa akses bagi otoritas seperti Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, maupun Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Baca Juga: DPR Sebut Penugasan Wapres Gibran Hadiri G20 Sesuai Preseden dan Bukan Hal Baru

Kondisi itu, kata Oleh Soleh, tidak dapat ditoleransi karena berpotensi menimbulkan ancaman keamanan dan membuka ruang aktivitas ilegal.

“Tidak ada bandara yang boleh berjalan sendiri tanpa kendali negara. Jika operasionalnya berlangsung tanpa pengawasan resmi, itu sama saja dengan menghadirkan negara dalam negara. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya, Selasa (25/11).

Kekhawatiran itu semakin menguat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, ketika memantau latihan TNI di Morowali, memastikan bahwa fasilitas tersebut memang tidak diisi aparat Bea Cukai maupun Imigrasi.

Atas temuan itu, Oleh Soleh meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, bersama aparat pertahanan dan keamanan, segera melakukan penindakan hukum serta menertibkan operasional bandara.

Baca Juga: Rapat dengan DPR, Bakamla Bahas Penguatan Diplomasi dan Anggaran untuk Sengketa Laut Natuna Utara

“Harus ada langkah tegas. Negara tidak boleh kalah oleh pihak mana pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa izin. Kedaulatan tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Ia menambahkan kehadiran bandara tanpa pengawasan negara berpotensi memicu penyelundupan barang, pergerakan orang tanpa kontrol, hingga aktivitas ilegal lain yang mengancam keamanan nasional.

Oleh Soleh menyebut Komisi I akan meminta keterangan resmi kementerian terkait serta meninjau langsung lokasi untuk memastikan operasional sesuai regulasi. (Ykb)