DPR Dorong Misi Gaza Berbasis Peacekeeping, Bukan Kekuatan Besar

Jakarta, IDM – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza sebaiknya tidak dilakukan dalam jumlah terlalu besar.

Menurutnya, yang lebih penting adalah kualitas pasukan yang dikirim, yakni prajurit terbaik yang siap menghadapi berbagai situasi dalam misi penjaga perdamaian.

Utut membeberkan alasannya karena skala wilayah Gaza relatif kecil, sehingga penempatan pasukan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Ia menyebut luas Gaza sekitar 45 kilometer persegi, tidak jauh berbeda dengan wilayah Jakarta Pusat, sehingga jumlah pasukan yang terlalu besar dinilai tidak efektif.

Baca Juga: Korem 083 Malang Tampilkan Binaan UMKM, Komisi I: Contoh Nyata TNI Dukung Ketahanan Pangan

“Intinya hemat saya, tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi,” kata Utut.

Ia menambahkan, keputusan mengenai siapa yang akan memimpin operasi internasional di Gaza sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah melalui perundingan di tingkat presiden dan para pemimpin dunia.

Indonesia, kata dia, akan menempatkan diri sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga perdamaian.

Menurut Utut, misi tersebut harus dipahami sebagai langkah teknokratis untuk mendukung stabilitas kawasan dan percepatan pemulihan Gaza pascakonflik, bukan sekadar simbol dukungan politik.

Baca Juga: Komisi I DPR RI Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor Jaga Stabilitas Wilayah Korem 073/Makutarama

“Kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza,” ujarnya.

Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki dasar konstitusional, yakni amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Selain itu, hampir seluruh kekuatan politik di Indonesia juga memiliki sikap yang sama terkait hak kemerdekaan Palestina.

Utut juga menyoroti pentingnya solusi dua negara (two-state solution) sebagaimana disampaikan Presiden, yakni Palestina merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan titik kompromi paling realistis dalam upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan.

Baca Juga: Komisi I: Transformasi Industri Pertahanan Harus Dipercepat untuk Wujudkan Kemandirian Nasional

“Bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan, two-state solution,” ungkap Utut.

Ia memperkirakan kepemimpinan operasi internasional kemungkinan akan berada di tangan negara besar, terutama Amerika Serikat, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Israel.

Namun, Indonesia tetap berperan melalui kontribusi konkret dalam misi perdamaian.

Utut menilai langkah pengiriman pasukan merupakan jalur teknis yang paling memungkinkan untuk menunjukkan dukungan nyata kepada Palestina, setelah berbagai bentuk solidaritas politik dan aksi publik yang selama ini dilakukan.

“Ini jalannya, ini teknokratisnya, ini the way-nya. Ini titik kompromi yang paling memungkinkan,” pungkasnya. (Ykb)