Dewan Perdamaian Gaza Ungkap Rencana Pemulihan Senilai US$2,45 Miliar

Jakarta, IDM – Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) meluncurkan rencana pemulihan awal senilai US$2,45 miliar. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9).

Rencana ini akan dilaksanakan selama enam bulan dan mencakup sekitar 66 proyek vital di berbagai sektor utama termasuk pemulihan perumahan, pembersihan puing, perbaikan rumah sakit, dan revitalisasi ekonomi. Namun, dari total US$18 miliar dana yang dijanjikan berbagai pihak, baru US$280 juta yang benar-benar terealisasi.

Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, mengakui proyek ini menghadapi sejumlah kendala. "Tujuan hari ini sejatinya hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kami benar-benar berkomitmen penuh untuk melaksanakannya," kata Kushner, dalam pertemuan di New York yang disiarkan melalui platform X @BoardofPeace, dikutip Jumat (25/9).

Baca Juga: AS, Denmark dan Greenland Tandatangani Kesepakatan Keamanan Arktik

Kendati demikian, Nickolay Mladenov, Perwakilan Tinggi BoP, menggambarkan proses selama setahun terakhir telah mencapai apa yang sebelumnya tampak mustahil.

"Selama tahun lalu, kami telah mencapai tonggak politik yang signifikan. Rencana 20 poin, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan 2803, memberi kami kerangka kerja. Kemudian, peta jalan yang kami negosiasikan dengan Hamas, dan saya ingin secara pribadi berterima kasih kepada tim mediasi kami dari Turki, Mesir, dan Qatar, mencapai apa yang menurut banyak orang, jika tidak semua, mustahil: komitmen untuk menyerahkan senjata," katanya.

Resolusi PBB 2803 menetapkan pembentukan Dewan Perdamaian, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), dan komite administrasi di wilayah tersebut.

Baca Juga: Inggris akan Beri Dukungan Militer ke Arab Saudi

Mladenov menuturkan, Gaza pada akhirnya akan diatur oleh Otoritas Palestina. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) dibentuk untuk menjadi pemerintahan sementara menuju reformasi politik tersebut.

“Otoritas NCAG di Gaza akan tumbuh, selangkah demi selangkah, dan akan meningkat dengan setiap senjata yang ditemukan, dan setiap pasukan Israel yang mundur ke perimeter. Tujuan kami adalah agar Gaza berada di bawah administrasi transisi terpadu dari Komite Nasional. Dan saya ingin menegaskan bahwa kita tidak terikat oleh kalender atau tanggal; kita terikat oleh verifikasi,” katanya.

“Ini adalah jembatan. Ini adalah jembatan menuju Otoritas Palestina yang direformasi dan menuju cakrawala politik yang nyata bagi Palestina dan Israel untuk mencapai perdamaian," sambungnya.

Baca Juga: Indonesia Tandatangani Konvensi Siber Perdana PBB

Ali Shaath selaku Ketua NCAG menyebut badan yang dipimpinnya sedang berupaya untuk mewujudkan ketertiban di lingkungan yang kacau melalui rencana pemulihan di puluhan sektor tersebut. "Mulai dari pembangunan kemanusiaan hingga infrastruktur, revitalisasi ekonomi, dan keamanan, karena kami mengikuti satu prinsip: satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata, tidak akan membiarkan keadaan kembali seperti semula," kata Shaath.

Sementara, Steve Witkoff, yang juga Utusan Khusus AS mengatakan bahwa situasi di Gaza telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Setahun yang lalu, di PBB situasinya terlihat sangat berbeda. Hari ini, kita dapat menunjukkan kemajuan nyata, yang dapat diraba. Semua sandera telah kembali ke rumah. Ada gencatan senjata, meskipun tidak sempurna, tetapi masih ada. Upaya kemanusiaan telah mencapai hasil bersejarah dengan miliaran dolar yang dibagikan, disumbangkan, dan dijanjikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan mendukung pekerjaan pemulihan jangka panjang,” katanya.