Delapan WNI Diduga Direkrut jadi Tentara Rusia, Intelijen Bongkar Modus Lowongan Kerja Bergaji Jumbo

Jakarta, IDM – Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban perekrutan untuk bergabung sebagai tentara Rusia.

Perekrutan ini diduga dilakukan melalui modus penawaran pekerjaan sipil dengan iming-iming gaji besar.

Informasi mengenai dugaan perekrutan itu diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berdasarkan informasi yang diterima dari otoritas intelijen Indonesia.

Para WNI disebut tidak mengetahui sejak awal bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka pada akhirnya akan membawa mereka ke medan militer.

Baca Juga: Tok! DPR Setujui Lelang Eks KRI Ki Hajar Dewantara

Dasco mengatakan, perekrutan dilakukan melalui negara pihak ketiga. Modus yang digunakan disebut dengan menawarkan pekerjaan sipil, antara lain sebagai satuan pengamanan (satpam) maupun tenaga administrasi.

“Kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa rekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” kata Dasco saat konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Menurut Dasco, tawaran itu kemudian membuat para WNI mendaftarkan diri karena menganggap pekerjaan yang ditawarkan merupakan pekerjaan sipil biasa.

Namun, situasi berubah setelah proses perekrutan berlangsung. Para WNI tersebut justru dikirim untuk bergabung sebagai tentara.

Baca Juga: Lelang Eks KRI Ki Hajar Dewantara jadi Pintu Peremajaan Alutsista TNI

“Para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara,” ujar legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Dugaan perekrutan ini menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut perlindungan WNI sekaligus potensi persoalan keamanan nasional.

Dasco menyebut otoritas intelijen Indonesia telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) setelah memperoleh informasi mengenai perekrutan tersebut.

Pemerintah, kata dia, juga telah mengambil langkah antisipasi dengan mengirimkan utusan ke negara-negara terkait.

Baca Juga: Anggaran Pertahanan 2027 Naik Rp60 Triliun, Menhan Sjafrie: Kami Gunakan Semaksimal Mungkin

“Nah begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut,” tutur Dasco.

Langkah ini menjadi penting untuk mencegah pola serupa kembali terjadi. Terlebih, modus yang digunakan memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi sebelum kemudian mengarahkan calon pekerja ke aktivitas militer.

Ia membeberkan kasus ini memperlihatkan kerentanan dalam mekanisme perekrutan tenaga kerja lintas negara. Tawaran pekerjaan sipil dapat menjadi pintu masuk bagi perekrutan yang berujung pada keterlibatan warga negara asing dalam konflik bersenjata.

Pemerintah berharap bisa memastikan kondisi dan keberadaan delapan WNI, sekaligus memberikan perlindungan serta pendampingan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya yang menawarkan gaji sangat besar tetapi memiliki informasi perusahaan, jenis pekerjaan, negara tujuan, maupun kontrak kerja yang tidak jelas.