BoP: Israel akan Mundur dari Gaza Setelah Pelucutan Senjata Hamas

Jakarta, IDM – Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menyatakan bahwa penarikan Pasukan Bersenjata Israel (Israel Defense Forces/IDF) dari Gaza akan dilakukan setelah pelucutan senjata Hamas.

Hal itu diungkapkan setelah pertemuan antara Direktur Jenderal BoP Nickolay Mladenov, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem Barat, Senin (3/8).

Baca Juga: CENTCOM: Selat Hormuz Terbuka bagi Kapal Komersial

"Bertentangan dengan laporan yang tidak akurat, kami mencatat bahwa penarikan IDF ke luar Garis Kuning (Yellow Line) baru akan dilakukan setelah proses pelucutan senjata rampung, sebagaimana telah dijanjikan oleh Hamas kepada pihak mediator. Hal ini berlaku baik untuk senjata ringan, senjata berat, maupun terowongan," katanya melalui platform X @BoardOfPeace, Rabu (5/8).

Garis Kuning merupakan istilah untuk garis demarkasi yang menjadi batas posisi IDF yang tetap bersiaga di wilayah Gaza.

"Tujuannya jelas dan tak terbantahkan: pelucutan senjata secara menyeluruh di Jalur Gaza serta transisi dari kekuasaan berbasis senjata menuju pemerintahan sipil," tambah BoP.

Di sisi lain, Hamas bersikeras bahwa kesepakatan itu tidak akan dilaksanakan kecuali jika Israel juga memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

Israel telah berulang kali melanggar kesepakatan. Mesir, Qatar, dan Turki selaku negara mediator kesepakatan, baru-baru ini mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan fasilitas kesehatan.

Baca Juga: Iran-Oman Semakin Dekat Capai Kesepakatan Terkait Hormuz

"Para mediator menekankan perlunya Israel mematuhi seluruh kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan sepenuhnya menjalankan komitmennya dalam perjanjian gencatan senjata," tulis pernyataan bersama ketiga negara melansir @MofaQatar.

"Mereka menegaskan bahwa pelanggaran yang terus berlanjut ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dan menghambat upaya pelaksanaan tahap kedua, terutama setelah Hamas dan faksi-faksi Palestina menyatakan penerimaan mereka terhadap peta jalan, khususnya ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan senjata," tegasnya.