AS Kembali Serang Iran, Ini Alasannya

Jakarta, IDM – Amerika Serikat (AS) meluncurkan serangan udara terhadap Iran meskipun Presiden Donald Trump telah berjanji untuk deeskalasi selama tujuh hari prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran terdahulu, Ali Khamenei.

Menurut Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM), hal itu dilakukan merespons serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Kapal itu di antaranya M/T Al Rekayyat berbendera Kepulauan Marshall, M/T Wedyan berbendera Arab Saudi, dan M/T Cyprus Prosperity berbendera Liberia.

"Agresi yang tidak beralasan oleh pasukan Iran merupakan pelanggaran gencatan senjata yang jelas dan berbahaya serta merusak kebebasan navigasi," katanya melalui platform X @CENTCOM.

Baca Juga: Rusia-Cina Gelar Latihan Gabungan di Laut Kuning

Adapun, pecahnya eskalasi ini nampak menunjukan tantangan dalam mencapai kesepakatan komprehensif. Baik AS maupun Iran, memiliki interpretasi berbeda terhadap Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati keduanya.

Pada 24 Juni, Oman dan Organisasi Maritim Internasional PBB (IMO) mengumumkan koridor sementara baru di Selat Hormuz yakni melalui jalur sepanjang pantai Oman. Jalur itu dibentuk untuk kapal-kapal komersial yang terdampar di Teluk dan dibawah pengawasan AS.

Namun, militer Iran menolak rute Oman itu karena diputuskan tanpa konsultasi terlebih dahulu. Iran juga memperingatkan kapal untuk hanya menggunakan koridor maritim yang disetujui oleh Teheran.

Baca Juga: Sekjen NATO Ungkap Tiga Inisiatif Pertahanan Baru

Beberapa hari kemudian, dua kapal yang menggunakan rute Oman diserang. Lantas, AS menyerang beberapa titik di pesisir selatan Iran pada 26 dan 27 Juni. Bahrain dan Kuwait melaporkan bahwa wilayahnya menjadi target serangan balasan Iran.

Kemudian, kedua pihak berhenti saling serang dan menggelar perundingan tidak langsung, yang dimediasi Qatar pada 1 Juli. Kendati demikian, CENTCOM melaporkan bahwa tiga kapal komersial kembali diserang di Selat Hormuz.

Teheran bersikeras bahwa MoU dengan AS memberikan tanggung jawab tunggal kepada Iran untuk mengawasi dan mengelola pelayaran di selat tersebut. Sementara, AS menganggap MoU itu menyerukan Iran untuk memfasilitasi jalur pelayaran yang aman dan bebas tarif.