Tutup Masa Sidang, DPR Tekankan Diplomasi Bebas Aktif dalam Peran RI di Board of Peace

Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Dalam pidatonya, Puan menegaskan agar posisi Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif.

Adapun agenda penutupan masa sidang l menjadi momentum evaluasi kinerja DPR dalam merespons berbagai isu strategis nasional dan global.

Baca Juga: Klaim Israel di Tepi Barat Perburuk Konflik, Indonesia Harus Bersikap Tegas

Puan menyampaikan DPR melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan diplomasi telah merespons berbagai kebutuhan penting, mulai dari integritas pengelolaan ekonomi nasional, reformasi hukum, penguatan perlindungan kesehatan, hingga arah politik luar negeri.

Menurutnya, dunia yang semakin saling terhubung menuntut kerja sama antarnegara yang lebih kuat.

Ia menekankan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup dan keadilan sosial.

Dalam konteks global yang diwarnai konflik bersenjata dan perang dagang, Puan menilai diplomasi Indonesia harus lebih efektif dan berorientasi pada solusi damai.

Baca Juga: MPR Minta Presiden Prabowo Maksimalkan KTT Board of Peace untuk Dorong Kemerdekaan Palestina

Ia secara khusus menyoroti keterlibatan Indonesia dalam BoP, lembaga multilateral yang dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawal pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza serta Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.

“Pemerintah harus mengoptimalkan posisi strategis Indonesia dalam Dewan HAM PBB maupun Dewan Perdamaian untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza dan mendorong kemerdekaan Palestina,” ujar Puan.

Ia mengemukakan kepemimpinan Indonesia di forum internasional harus tetap berpijak pada prinsip kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Piagam PBB dan Pembukaan UUD 1945.

Di bidang diplomasi parlemen, DPR disebut memperkuat hubungan bilateral dengan sejumlah negara sahabat seperti Korea Selatan, Jepang, Iran, Afrika Selatan, hingga Amerika Serikat.

Baca Juga: Partisipasi Indonesia di Board of Peace Harus Perkuat Komitmen Kemerdekaan Palestina

DPR juga menyatakan komitmen membangun tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

“Diplomasi Indonesia harus berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” kata Puan.

Selain isu global, DPR memastikan penguatan kemandirian industri, ketahanan pangan dan energi, perlindungan tenaga kerja, serta prioritas pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus kerja ke depan. (Ykb)