TB Hasanuddin Usul Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihapus: Negara Bisa Hemat Anggaran

Jakarta, IDM – Wacana pelibatan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kembali menuai sorotan.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin menilai komponen latihan militer sebaiknya dihapus agar pelatihan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan tugas, sekaligus mampu menghemat anggaran negara dalam jumlah sangat besar.

Menurut TB Hasanuddin, desain pelatihan yang saat ini berlangsung selama 45 hari terdiri atas 30 hari latihan dasar kemiliteran dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi.

Komposisi tersebut dinilai tidak proporsional karena sebagian besar biaya justru terserap untuk aktivitas yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi manajerial koperasi.

Baca Juga: Evaluasi Latsarmil SPPI, DPR Dorong Penguatan SDM Pendukung Sishankamrata

"Berdasarkan kriteria pelatihan, untuk tujuh hari dibutuhkan sekitar Rp5 juta per peserta. Dengan demikian, total biaya pelatihan selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ungkap TB Hasanuddin.

“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," tambahnya.

Mantan perwira tinggi TNI AD itu menyebut pengalokasian dana harus disesuaikan dengan tujuan utama program.

Ia menegaskan tugas seorang manajer koperasi adalah mengelola organisasi, menyusun strategi usaha, memahami tata kelola keuangan, membangun jaringan pemasaran, hingga memberdayakan masyarakat desa.

Baca Juga: Tragedi Latsarmil SPPI Harus Perkuat Standar Keselamatan Pembinaan Kader Bangsa

Maka, materi pelatihan seharusnya lebih banyak diarahkan pada penguatan kapasitas profesional dibandingkan pembentukan kemampuan fisik melalui latihan kemiliteran.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.

TB Hasanuddin juga menghitung apabila skema pelatihan tanpa Latsarmil diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 orang, potensi penghematan anggaran negara dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Menurutnya, efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat kualitas pelatihan manajerial, pendampingan usaha, maupun pengembangan koperasi di daerah.

Baca Juga: DPR Tahan Publikasi Draf RUU Keamanan Siber Demi Cegah Disinformasi

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan calon pengelola koperasi agar program strategis tersebut mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, tepat sasaran, serta tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

Sebagaimana diketahui, pelatihan manajerial calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dibiayai oleh Kementerian Koperasi. Sementara pelatihan bagi calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah sebelumnya menetapkan seluruh calon manajer Koperasi Desa Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang di dalamnya terdapat komponen Latihan Dasar Kemiliteran.

Pada gelombang pertama yang berlangsung 17 Juni hingga 31 Juli 2026, program tersebut diikuti 35.476 peserta, terdiri atas sekitar 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.