Jakarta, IDM – Korea Selatan (Korsel) menangguhkan sebagian dari perjanjian militer antar-Korea yang dibentuk tahun 2018. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran satelit pengintai militer Korea Utara (Korut) pada beberapa waktu lalu.
Dilansir dari Yonhap, Kamis (23/11), Berdasarkan proposal yang disetujui dalam rapat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo, Korsel akan memulihkan aktivitas pengintaian dan pengawasan di sekitar perbatasan antar-Korea. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pun telah menyetujui mosi tersebut.
Baca Juga: Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata dan Pembebasan Sandera
“Korut dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk mematuhi perjanjian militer 19 September yang dirancang untuk mengurangi ketegangan militer di Semenanjung Korea dan membangun kepercayaan,” kata Han.
Han menjelaskan, Pasal 1 Klausul 3 perjanjian itu akan ditangguhkan, sehingga Korsel dapat segera memulihkan operasi pengintaian dan pengawasan terhadap Korut di wilayah sekitar Zona Demiliterisasi yang memisahkan kedua negara.
“Kemampuan militer kami untuk mengidentifikasi sasaran yang mengancam dan sikap responsnya akan sangat ditingkatkan,” ujarnya.
Baca Juga: AS Lakukan Serangan Balasan Terhadap Militan di Irak
Perjanjian Militer Komprehensif Antar-Korea, yang ditandatangani pada 19 September 2018, menyerukan penghentian semua aktivitas militer antar Korea sekaligus menetapkan zona penyangga maritim dan Zona Demiliterisasi untuk menciptakan perdamaian.
“Militer kami akan melanjutkan operasi pengawasan dan pengintaian udara untuk mendeteksi tanda-tanda provokasi Korut di dekat Zona Demiliterisasi,” kata Wakil Menteri Kebijakan Pertahanan Nasional Heo Tae-keun. (bp)
