Soroti Tantangan Global, DPR Tegaskan Pentingnya Dokumen Strategi Pertahanan Nasional 2026

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menuturkan refleksi awal tahun 2026 soal kondisi strategis global dan kebijakan pertahanan nasional Indonesia. 
Ia menilai dinamika lingkungan strategis sepanjang 2025 sangat kompleks, termasuk eskalasi konflik perbatasan Thailand–Kamboja.

Tak hanya itu, penangkapan Presiden Venezuela oleh Pemerintah Amerika Serikat juga menunjukkan persoalan serius dalam menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara.

Baca Juga: DPR: Pemerintah Responsif Lindungi WNI di Zona Konflik

“Situasi global tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia untuk menilai sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan ancaman dari sisi penguatan pertahanan negara,” tegas TB Hasanuddin.

Di dalam negeri, TB Hasanuddin mencatat setidaknya ada dua isu yang menonjol di sepanjang 2025.

Pertama, soal dinamika pengadaan alutsista yang terkesan kurang terencana dan berpotensi menimbulkan beban fiskal besar.

Kemudian, yang kedua soal pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan dengan fungsi nontempur yang dipertanyakan urgensinya.

Baca Juga: Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon, DPR Dorong Pemerintah Perkuat Diplomasi Perlindungan

Ia menegaskan keberadaan buku biru atau dokumen kebijakan umum strategi pertahanan negara menjadi prioritas utama pemerintah pada 2026.

“Tanpa dokumen strategi pertahanan yang komprehensif dan terukur, pembangunan kekuatan pertahanan akan kehilangan arah, minim akuntabilitas,” ungkapnya.

“Hal itu juga bisa berisiko melemahkan kemampuan Indonesia dalam menangkal ancaman militer asing di tengah situasi global yang semakin kritis,” tutur TB Hasanuddin. (Ykb)