Soal Pelibatan TNI di Urusan Pajak, DPR: Jangan Sampai Wajib Pajak Merasa Diintimidasi

Jakarta, IDM – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto buka suara terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang melibatkan unsur TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas administrasi perpajakan.

Kebijakan tersebut belakangan memicu perdebatan publik lantaran dinilai berpotensi memperluas keterlibatan aparat keamanan ke ranah sipil.

Menanggapi polemik tersebut, Utut memberikan pandangan bahwa setiap kebijakan publik di negara demokrasi pasti akan memunculkan pro dan kontra sehingga perlu dijelaskan secara utuh kepada masyarakat sebelum diterapkan.

Baca Juga: Komisi I DPR Siapkan Regulasi Era AI demi Lindungi Kedaulatan Digital Indonesia

"Kalau ini saya tidak bisa menyebut sebagai pandangan Komisi I. Ini pandangan pribadi saya. Pro dan kontra itu biasa, are everywhere. Dalam negara demokratis, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar," kata Utut kepada wartawan.

Utut juga menegaskan dirinya belum mengetahui secara rinci tujuan utama pelibatan TNI dan Polri dalam kebijakan tersebut. Namun, apabila orientasinya benar-benar untuk memperbaiki tata kelola penerimaan negara, ia menyatakan siap memberikan dukungan.

Meski demikian, Utut mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati. Ia menilai pemerintah harus memastikan tidak muncul penyimpangan kewenangan (moral hazard) maupun kesan intimidatif terhadap masyarakat, khususnya para wajib pajak.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada siapa yang dilibatkan, melainkan bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar tetap sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan keresahan publik.

Baca Juga: Bullying Berujung Bom Rakitan, DPR Desak Negara Ubah Total Strategi Lindungi Anak

"Kalau tujuannya untuk yang baik pasti kita dukung. Yang paling kita jaga di Republik ini adalah moral hazard. Jangan sampai petugas yang diberi tugas tambahan justru menimbulkan persoalan baru," ujarnya.

Utut juga mengingatkan upaya meningkatkan penerimaan pajak tidak boleh mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Ia berharap kebijakan tersebut tidak menghadirkan rasa takut bagi para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.
"Kalau memang pendapatan pajak kita ingin ditingkatkan, jangan sampai langkah ini justru menakutkan bagi wajib pajak," tegasnya.

Sebagai alternatif, Utut menyarankan pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif sebelum menerapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

Baca Juga: Gudang Munisi TNI di Madiun Meledak, DPR Desak Audit Nasional dan Evaluasi Total Keamanan Amunisi

Pemerintah, kata Utut, sebaiknya mengundang para wajib pajak besar untuk berdialog secara terbuka mengenai arah kebijakan perpajakan yang akan ditempuh.

"Kalau hemat saya, sebelum kebijakan ini dijalankan, para wajib pajak besar sebaiknya diundang terlebih dahulu. Dijelaskan apa yang menjadi kebutuhan negara, apa tujuan kebijakannya, sehingga semua memahami arah yang ingin dicapai," terang Utut.

Meski ada keterlibatan TNI, Utut membeberkan substansi kebijakan bukan di Komisi I DPR RI namun berada dalam lingkup kerja Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perpajakan.

Ia menyebut pembahasan mengenai kebijakan tersebut telah melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan perwakilan Kementerian Keuangan di Komisi XI, sehingga mekanisme pengawasannya tetap berada pada komisi yang berwenang.