Sinergi TNI-Polri Dinilai Krusial Perkuat Stabilitas Keamanan Dalam Negeri

Jakarta, IDM – Komisi I DPR RI menyatakan pentingnya penguatan sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan yang meresahkan masyarakat, termasuk maraknya aksi begal di sejumlah daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, merespons pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyebut pelaku begal cenderung takut terhadap kehadiran prajurit TNI.

Menurutnya, persepsi tersebut menunjukkan TNI masih memiliki wibawa dan daya cegah yang kuat di tengah masyarakat.

Baca Juga: Iran Kembali Diserang AS, Anggota Komisi I Minta Pemerintah Indonesia Serukan Perdamaian di Forum Internasional

Kehadiran aparat TNI di lapangan dinilai mampu memberikan efek psikologis terhadap pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan rasa aman warga.

"Kalau begal takut terhadap tentara, itu berarti TNI memang memiliki wibawa dan ditakuti oleh para pelaku kejahatan jalanan. Tidak ada yang salah jika TNI membantu menciptakan rasa aman bagi masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Deng Ical itu.

Meski demikian, ia menegaskan penghormatan masyarakat terhadap TNI tidak boleh dimaknai sebagai lemahnya institusi lain dalam menjaga keamanan.

Deng Ical menuturkan hal tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap ketegasan, kedisiplinan, dan profesionalisme yang selama ini ditunjukkan prajurit TNI dalam menjalankan tugas negara.

Dari perspektif pertahanan dan keamanan nasional, Deng Ical menilai ancaman kriminalitas jalanan seperti begal memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Sehingga upaya menjaga stabilitas keamanan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian.

Ia menekankan TNI memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya kondisi keamanan yang kondusif melalui patroli wilayah, komunikasi sosial, pembinaan teritorial, serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan.

Baca Juga: Komisi I DPR Dukung Usulan Tambahan Anggaran Kemhan untuk Akselerasi Kekuatan TNI

"Penanganan begal adalah tugas bersama. Bukan hanya polisi, tetapi juga pemerintah daerah, camat, lurah, serta TNI. Semua pihak harus bekerja sama menangani persoalan begal di wilayah masing-masing, terutama dalam aspek pencegahan," katanya.

Deng Ical menambahkan penguatan sistem keamanan berbasis kewilayahan menjadi langkah penting untuk menekan angka kriminalitas.

Patroli terpadu, pengawasan lingkungan, serta koordinasi antarlembaga harus terus ditingkatkan guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Meski mendukung keterlibatan TNI dalam aspek pencegahan dan pengamanan wilayah, ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap berada dalam kewenangan Polri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Soal aspek pidana kejahatan begal, itu merupakan ranah kepolisian. Polisi memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penegakan hukum terhadap para pelaku," tegasnya.

Lebih lanjut, Deng Ical menilai sinergi TNI-Polri selama ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Baca Juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 554 Kg Merkuri, Perkuat Pertahanan dan Keamanan Laut Nasional

Kolaborasi kedua institusi dinilai terbukti efektif dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan yang berdampak langsung terhadap ketertiban masyarakat.

Ia berharap koordinasi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dalam negeri dan memperkuat ketahanan nasional dari berbagai bentuk ancaman, baik kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya.

"Sinergi TNI-Polri harus terus diperkuat. TNI berperan besar dalam pencegahan dan menjaga rasa aman masyarakat, sementara penegakan hukum tetap menjadi kewenangan Polri. Kolaborasi keduanya merupakan kunci menjaga stabilitas keamanan nasional,” pungkasnya.