Sabu Cair 2,6 Ton Digagalkan, Menko Polkam: Indonesia Bukan Transit dan Pasar Narkoba Dunia!

Jakarta, IDM – Pemerintah kembali mengirimkan pesan keras kepada jaringan narkotika internasional.

Pengungkapan 2,6 ton narkotika jenis sabu cair di perairan Kepulauan Riau menjadi bukti bahwa Indonesia tidak akan membiarkan wilayahnya dimanfaatkan sebagai jalur transit, tempat penyimpanan, apalagi pasar bagi jaringan narkoba dan kejahatan transnasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menuturkan, operasi gabungan yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan sekaligus melindungi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Djamari saat memberikan sambutan dalam konferensi pers pengungkapan 2,6 ton sabu cair di Batam, Kepulauan Riau.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lahir dari kerja satu institusi, melainkan buah dari sinergi lintas lembaga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan operasi.

“Kebersamaan ini mutlak diperlukan. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu bagian, tetapi harus dilakukan bersama-sama,” tegas Djamari.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ultimatum Pelaku Karhutla: Bakar Lahan, Izin Korporasi Siap Dicabut

Besarnya barang bukti yang berhasil diamankan membuat pengungkapan tersebut memiliki arti strategis.

Berdasarkan perhitungan, 2,6 ton narkotika yang digagalkan berpotensi berdampak terhadap sekitar 14 juta orang apabila sampai beredar di tengah masyarakat.

Tidak hanya mengancam keselamatan generasi bangsa, peredaran narkoba dalam skala besar juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang sangat besar.

Apabila setiap orang yang terdampak membutuhkan rehabilitasi selama enam bulan dengan biaya minimal Rp10 juta, potensi kebutuhan biaya rehabilitasi diperkirakan dapat mencapai Rp140 triliun.

Maka dari itu, Djamari menilai langkah pencegahan dan penggagalan sejak berada di jalur masuk jauh lebih penting dibandingkan pemerintah harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi setelah narkotika menyebar.

“Pencegahan jauh lebih penting daripada kita harus menanggung dampak sosial dan ekonomi apabila narkoba tersebut sampai beredar di masyarakat,” menjadi salah satu pesan penting dalam pengungkapan.

Dengan karakter geografis Indonesia yang memiliki wilayah laut luas dan ribuan pintu masuk, upaya memutus rantai penyelundupan narkotika bukan perkara mudah.

Jalur laut internasional menjadi salah satu kawasan yang harus mendapatkan perhatian serius karena dapat dimanfaatkan jaringan kejahatan transnasional untuk memasukkan narkotika ke Indonesia.

Djamari menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap jalur keluar-masuk wilayah Indonesia.

Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan Kenaikan Jabatan Pangdam dan Kapolda Riau, Syaratnya Karhutla Harus Tuntas

“Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit, Indonesia tidak boleh menjadi tempat penyimpanan, dan Indonesia tidak boleh menjadi pasar jaringan narkoba serta kejahatan transnasional,” tegasnya.

Ia memastikan pemerintah tidak akan mengendurkan perang terhadap narkotika.

“Ini bukti bahwa kita tidak akan pernah lemah dan tidak akan pernah menurunkan semangat untuk mencegah hal-hal tersebut. Bersama-sama kita jaga kedaulatan bangsa ini,” katanya.

Bagi pemerintah, pemberantasan narkoba juga menjadi bagian penting dalam mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak masa depan bangsa.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan, posisi Kepulauan Riau yang berada di kawasan perairan internasional menjadikan wilayah memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyelundupan narkotika.

Jaringan penyelundup dinilai terus mencari celah untuk memasukkan barang haram melalui jalur laut.

BNN pun memperkuat patroli dan pemantauan, termasuk memanfaatkan ruang siber untuk mendeteksi pergerakan jaringan narkotika. Pertukaran informasi dengan Bea Cukai, TNI, Polri, dan instansi terkait juga terus ditingkatkan.

“Walaupun ancaman memang diakui sangat tinggi karena wilayah Kepri ini adalah wilayah perairan internasional, tentunya para penyelundup selalu berusaha untuk masuk. Tapi kita tidak gentar dan kita tidak akan berhenti,” kata Suyudi.

Djamari menyebut pengamanan wilayah perbatasan tidak lagi hanya mengandalkan patroli fisik. Pertukaran intelijen, pengawasan digital, hingga koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menghadapi pola kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

Pengungkapan tersebut bermula dari operasi gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepulauan Riau terhadap kapal MV Ocean Porter di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin(17/8).

Dalam operasi itu, Bea Cukai mengerahkan Kapal Patroli BC 30005 dan BC 20011 Kanwil Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau, termasuk unit K9 Bea Cukai Batam.

Baca Juga: Presiden Prabowo Kembali Turun ke Sumatra, Perintahkan Karhutla Dituntaskan hingga Akar Masalah

Petugas kemudian mengamankan 10 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan sebuah tangki air yang berisi sekitar 2,6 ton narkotika cair. Selain itu, ditemukan pula ratusan dus rokok ilegal asal China yang berada di dalam kontainer.

Seluruh awak kapal beserta barang bukti kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menyebut keberhasilan merupakan hasil kolaborasi berbagai institusi dalam menjaga perairan sekaligus perbatasan Indonesia.

Menurutnya, Bea Cukai akan terus menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari benteng negara menghadapi aktivitas ilegal lintas batas.

“Saya tegaskan kembali bahwa Bea Cukai akan terus berada di garis terdepan dalam menjaga perbatasan, melindungi masyarakat, dan memastikan ekonomi nasional tumbuh dengan sehat,” kata Djaka Budhi. (Ykb)