Rapat Paripurna DPR RI: Jenderal Andika Perkasa Sah Jadi Panglima TNI

Jakarta, IDM – DPR RI resmi mengesahkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjajanto dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (08/11). Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh 366 anggota dewan dari seluruh fraksi, baik secara fisik maupun virtual.

Sebelum pengesahan, Komisi I DPR terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Jenderal TNI Andika yang telah digelar pada Sabtu (06/11) lalu.

“Komisi I DPR RI memutuskan pertama menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Memutuskan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa S.E., M.A., M.Sc., sebagai Panglima TNI,” jelas Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat membacakan laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil pembahasan tentang pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.

Pasca laporan tersebut, Ketua DPR dan para anggota dewan menyetujui pengangkatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru.

“Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon Panglima TNI semoga dapat menjalankan peran strategis dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan penuh tanggung jawab dan amanah,” ungkap Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelumnya, dalam fit and proper test, Jenderal TNI Andika Perkasa memaparkan visi dan misi jika dirinya diangkat menjadi Panglima TNI. Andika ingin mencapai visi 'TNI adalah Kita'.

Sementara delapan misinya yaitu pertama penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kedua, penguatan operasi pengamanan perbatasan darat,laut, dan wilayah udara.

Ketiga, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas OMP dan OMSP. Keempat, peningkatan operasional siber. Kelima, peningkatan sinergitas ingtelijen terutama di wilayah konflik. Keenam, pemantapan interoprabilitas tri matra terpadu dalam pola operasi TNI.

Ketujuh, penguatan integrasi penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif. Kedelapan, reaktualisasi peran diplomasi militer dalam rangka kebijakan politik luar negeri. (YAS/NHN)