Presiden Ukraina Ungkap 20 Poin Proposal Damai dengan Rusia

Jakarta, IDM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan proposal berisi 20 poin untuk mengakhiri konflik dengan Rusia untuk pertama kalinya.

Proposal ini merupakan revisi Ukraina atas rencana awal berisi 28 poin yang diusulkan Amerika Serikat (AS). Zelensky menuturkan, melalui proposal terbaru, Ukraina berupaya mengakhiri perang melalui jaminan keamanan, pemulihan ekonomi, dan pengaturan teritorial.

Melansir laman berita Ukraina Ukrinform, Rabu (24/12), poin-poin utama proposal itu termasuk menegaskan kembali kedaulatan Kyiv dan non agresi antara Rusia-Ukraina, yang didukung oleh mekanisme pemantauan khusus.

Baca Juga: Indonesia Didorong jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

"Dokumen tersebut merupakan perjanjian non agresi penuh dan tanpa syarat antara Rusia dan Ukraina. Untuk menjaga perdamaian jangka panjang, mekanisme pemantauan akan dibentuk untuk mengawasi garis kontak menggunakan pemantauan nirawak berbasis ruang angkasa, sistem peringatan dini untuk pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian konflik," isi poin kedua proposal tersebut.

Kemudian, Ukraina akan mempertahankan jumlah personel sekitar 800.000 orang dan menerima jaminan keamanan layaknya Pasal 5 NATO dari AS, Uni Eropa, dan negara-negara sekutu. Sementara, Rusia dituntut berkomitmen untuk membuat undang-undang non agresi terhadap Eropa.

Proposal itu juga menuntut keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dan akses perdagangan bebas AS, bersama dengan dana untuk pemulihan pascakonflik sebesar US$800 miliar.

"Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia akan dioperasikan bersama oleh Ukraina, AS, dan Rusia," tulis poin ke-12, sekaligus menegaskan bahwa Ukraina pun akan tetap non nuklir.

Terkait pengaturan teritorial, Ukraina membeberkan dua opsi yakni mengakui garis depan saat ini atau membentuk zona ekonomi demiliterisasi di Donbas, yang bergantung pada referendum Ukraina.

Baca Juga: Presiden Ukraina Sebut Draf Jaminan Keamanan Telah Siap

"Ukraina menentang penarikan pasukan bersenjatanya; namun, jika opsi ini diterapkan, hal itu akan membutuhkan penarikan timbal balik dari kedua belah pihak, termasuk pasukan Rusia. Penerapan opsi ini akan tunduk pada persetujuan melalui referendum nasional di Ukraina," tulis poin ke-14 proposal tersebut.

Keputusan akhir tentang masalah teritorial ini dapat dibuat di tingkat pemimpin nasional. Jika sudah disepakati, baik Rusia maupun Ukraina akan wajib berkomitmen untuk tidak mengubahnya dengan kekerasan.

Kemudian, Rusia dituntut untuk tidak menghalangi penggunaan Sungai Dnipro dan Laut Hitam oleh Ukraina untuk tujuan komersial.

"Sebuah perjanjian maritim dan akses terpisah akan disepakati, yang mencakup kebebasan navigasi dan transportasi. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Semenanjung Kinburn akan didemiliterisasi," bunyi poin ke-16.

Baca Juga: Satgas Indo RDB MONUSCO Latihan Siap Siaga Huru-Hara

Lalu, sebuah komite kemanusiaan akan dibentuk untuk menangani masalah-masalah yang belum terselesaikan, termasuk pemulangan tawanan perang dan warga sipil. Pemilihan Umum akan dilakukan setelah kesepakatan ditandatangani.

"Perjanjian tersebut akan mengikat secara hukum. Pelaksanaannya akan dipantau dan dijamin oleh Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Presiden AS Donald Trump," bunyi poin ke-19.

Poin terakhir dikatakan bahwa setelah semua pihak menyetujui dokumen tersebut, gencatan senjata penuh akan segera berlaku. (bp)