Jakarta, IDM – Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa pemerintahannya menargetkan untuk menggelar Peace Summit atau KTT perdamaian pada Februari 2023. Ukraina berharap pertemuan puncak ini dapat mengakhiri konflik. Namun, Kuleba menegaskan Ukraina hanya akan berunding dengan Rusia jika telah diproses pengadilan internasional atas kejahatan perang.
Dilansir dari AP, Selasa (27/12), Ukraina menginginkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berperan sebagai mediator. Kuleba menambahkan bahwa diplomasi selalu memainkan peran penting dalam menghentikan perang.
“Setiap perang berakhir dengan cara diplomatis. Setiap perang berakhir sebagai akibat dari tindakan yang diambil di medan perang dan di meja perundingan,” ujar Kuleba.
Menurutnya, PBB memiliki pengaruh besar karena melibatkan seluruh negara. Melalui peran PBB, Ukraina ingin mengimplementasikan formula perdamaian dalam peace summit tahun depan. Formula perdamaian ini berisi 10 poin antara lain pemulihan integritas wilayah Ukraina, penarikan pasukan Rusia, pembebasan semua tahanan, pengadilan bagi atas agresi serta jaminan untuk Ukraina.
Baca: Drone Korut Kembali Melintasi Wilayah Korsel
Sementara itu, Kuleba meragukan pernyataan otoritas Rusia yang mengatakan bahwa mereka siap untuk melakukan pembicaraan. Minggu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa negaranya siap untuk melakukan pembicaraan perihal mengakhiri perang di Ukraina. Terlepas dari pernyataan tersebut, pasukan Moskow terus menyerang Ukraina.
“Mereka (Rusia) mengatakan bahwa mereka siap untuk negosiasi, itu tidak benar, karena semua yang mereka lakukan di medan perang membuktikan sebaliknya,” tegas Kuleba. (bp)