Menlu RI Soroti Situasi Myanmar sebagai Tantangan bagi Kredibilitas ASEAN

Jakarta, IDM – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan bahwa situasi di Myanmar merupakan salah satu tantangan bagi ketangguhan dan kredibilitas ASEAN.

Hal itu ia ungkapkan dalam pertemuan Extended Informal Consultation on The Implementation of The Five-Point Consensus, yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (AMM) Retreat ASEAN yang dilakukan di Cebu, Filipina pada beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Korut Uji Coba Sistem Peluncur Roket Kaliber Besar

Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro selaku Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar memberikan briefing mengenai perkembangan terkini situasi di Myanmar. Para menteri membahas secara mendalam implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) serta prioritas kerja ASEAN ke depan dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar.

Berangkat dari komitmen bersama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan, ASEAN diharapkan dapat terus terlibat secara konstruktif dan konsisten dalam mendukung proses perdamaian di Myanmar.

“Hal ini menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa rekonsiliasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama,” ujar Sugiono melansir keterangan tertulis Kemlu RI, Kamis (29/1).

Sugiono menyampaikan apresiasi terhadap upaya Lazaro yang telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar. Langkah ini dinilai sebagai kontribusi nyata yang relevan.

Baca Juga: Telepon Pangeran MBS, Presiden Iran Bahas Ancaman AS

Ke depan, dibutuhkan upaya-upaya terukur dan kreatif untuk membangun stabilitas yang langgeng dan inklusif, serta fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan bangsa (nation-building) Myanmar.

Sebagai bentuk komitmen konkret, Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog yang inklusif dengan seluruh pihak terkait di Myanmar. “Indonesia juga terbuka untuk menawarkan dukungan praktis, termasuk berbagi pengalaman berharga kami dalam pembangunan bangsa, proses rekonsiliasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah,” pungkas Sugiono. (bp)