Konflik Thailand-Kamboja, Indonesia Harus Jalankan Shuttle Diplomacy untuk Perdamaian

Jakarta, IDM – Thailand dan Kamboja kembali saling tembak di sepanjang perbatasan yang disengketakan pada Jumat (25/7). Konflik ini menyebabkan belasan orang tewas dan 100.000 warga sipil terpaksa dievakuasi.

Pengamat politik, Ahmad Khoirul Umam menerangkan konflik antara Thailand dan Kamboja menjadi ujian nyata bagi sentralitas ASEAN.

Dalam situasi ini, Khoirul menilai peran Indonesia sebagai ‘the big brother in ASEAN’ serta kepemimpinan ASEAN yang saat ini dipegang Malaysia, kembali dipertaruhkan.

Baca Juga: Prajurit TNI Sigap Tangani Laporan Dugaan Bom di Afrika Tengah

“Mampukah Indonesia dan Malaysia meng-guide Thailand dan Kamboja untuk menahan diri dan kembali duduk ke meja perundingan untuk mencari titik temu resolusi konflik dan perdamaian,” ujar Khoirul dalam keterangannya, yang dikutip Senin (28/7).

Pemerintah saat ini, kata Khoirul, perlu belajar kesuksesan Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mendamaikan Thailand-Kamboja di tahun 2011.

Maka saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu segera mendorong Menteri Luar Negeri Sugiono untuk segera melakukan Shuttle Diplomacy untuk menemui perwakilan pemerintah Thailand dan pemerintah Kamboja.

Baca Juga: Trump Sebut Thailand-Kamboja Segera Bertemu untuk Capai Gencatan Senjata

“Target utama Shuttle Diplomacy itu adalah untuk meminta keduanya menahan diri. Di saat yang sama, Indonesia dan ASEAN perlu menawarkan hadirnya observer,” ungkapnya.

“Yang bisa jadi melibatkan pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara ASEAN, untuk memastikan eskalasi konflik tidak berkembang,” tegas Khoirul.

Selanjutnya, Khoirul menerangkan Indonesia harus mengambil langkah aktif, termasuk mengajak negara-negara ASEAN lainnya, sebagai mediator dalam proses diplomasi.

Baca Juga: Israel Berlakukan ‘Jeda Harian’ Operasi Militer di Gaza

“Dalam waktu dekat, ASEAN harus bisa mendorong gencatan senjata, merumuskan skema pengintegrasian penyelesaian konflik, menentukan timeline proses penyelesaian konflik,” tandasnya.

Langkah ini sangat penting untuk memastikan stabilitas keamanan dan perdamaian bisa kembali kokoh, demi pembangunan ekonomi dan kemajuan kawasan. (Ykb)