Komisi I DPR Nilai Kebangkitan Jabatan Kaster TNI Bagian dari Modernisasi Organisasi

Jakarta, IDM – Keputusan Panglima TNI Agus Subiyanto untuk kembali menghidupkan jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI mendapat perhatian dari parlemen.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kebijakan tersebut sebagai bagian dari penataan organisasi militer agar lebih adaptif menghadapi dinamika keamanan nasional.

Dave menegaskan kemunculan kembali jabatan Kaster tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya menghidupkan kembali praktik dwifungsi ABRI yang pernah berlaku di masa lalu.

Baca Juga: Korut Dukung Pemimpin Tertinggi Baru Iran

“Keputusan Panglima TNI menghidupkan kembali jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) patut dipahami sebagai bagian dari proses pembinaan organisasi yang menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. TNI adalah institusi yang dituntut selalu siap menghadapi tantangan baru,” ujar Dave, Jumat (13/3).

Menurutnya, posisi Kaster punya peran strategis dalam memperkuat koordinasi teritorial yang menjadi salah satu pilar utama sistem pertahanan negara.

Dengan kompleksitas tantangan keamanan yang terus berkembang, keberadaan jabatan ini dinilai dapat memperkuat sistem pembinaan wilayah serta memperlancar komunikasi antara komando teritorial dan pusat.

“Kehadiran posisi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat pembinaan wilayah, serta memastikan dukungan yang lebih terstruktur terhadap tugas pokok TNI,” ungkapnya.

Baca Juga: PP Tunas Resmi Berlaku, Komisi I DPR: Langkah Penting Lindungi Anak di Ruang Digital

Ia menambahkan kewenangan Kaster tetap berada dalam koridor tugas pokok militer sehingga tidak melampaui batas profesionalitas institusi pertahanan.

“Dengan pembatasan yang jelas, jabatan ini justru menjadi instrumen untuk memastikan tata kelola organisasi yang lebih teratur dan solid,” jelasnya.

Komisi I DPR RI juga memastikan pengawasan terhadap kebijakan tersebut tetap berjalan agar setiap langkah penataan organisasi militer berlangsung transparan dan akuntabel.

“Pengawasan tetap dilakukan agar setiap kebijakan berjalan transparan dan akuntabel, sehingga TNI semakin kokoh sebagai garda terdepan yang profesional dan dipercaya rakyat,” tegas Dave.

Baca Juga: Hadapi Ketidakpastian Global, Komisi I DPR Dukung Langkah Antisipatif TNI

Sebelumnya, Panglima TNI menunjuk Letjen Bambang Trisnohadi sebagai Kepala Staf Teritorial TNI. Posisi ini kembali muncul setelah sebelumnya dihapus pada masa pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid.

Dalam mutasi tersebut, Letjen Bambang yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III digantikan oleh Mayjen Lucky Avianto.

Penataan struktur ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi TNI agar lebih responsif terhadap tantangan keamanan nasional di masa depan. (Ykb)