Komisi I DPR: Isu Papua Tak Boleh Dipolitisasi di Panggung PBB

Jakarta, IDM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York yang menyinggung persoalan hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat.

Sukamta menilai isu Papua tidak semestinya dipolitisasi melalui forum internasional tanpa melihat secara utuh kompleksitas persoalan di lapangan.

Menurutnya, narasi mengenai Papua harus ditempatkan dalam konteks kedaulatan Indonesia, perlindungan masyarakat sipil, pembangunan, penegakan hukum, serta dinamika keamanan yang berlangsung di wilayah tersebut.

Ia menegaskan Indonesia memiliki posisi konstitusional dan hukum yang jelas terkait Papua sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga: Komisi I DPR Dorong Pemerintah Siapkan Skenario Evakuasi 74 WNI di Yaman

Maka dari itu, Sukamta menyebut setiap negara perlu menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri persoalan domestik negara lain.

“Komisi I DPR RI menolak secara tegas dan tidak menoleransi segala bentuk narasi bias yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Intervensi berulang ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar atas situasi hukum dan pembangunan inklusif di Papua,” tegas Sukamta dalam keterangannya.

Sukamta mengemukakan forum PBB semestinya digunakan untuk memperkuat kerja sama internasional dan mencari solusi atas berbagai persoalan global, bukan menjadi ruang untuk menyampaikan tuduhan sepihak terhadap negara lain.

Ia pun mendesak Pemerintah Kepulauan Solomon untuk mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip nonintervensi dalam hubungan antarnegara.

Baca Juga: Komisi I DPR Dorong Pemerintah Perkuat Perlindungan PMI Nenah Arsinah di UEA

“Kami mendesak Kepulauan Solomon untuk menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara lain daripada mempolitisasi isu domestik Indonesia demi agenda kelompok separatis. Fokus diplomasi semestinya diarahkan pada penguatan kemitraan kawasan Pasifik yang konkret, bukan menciptakan disinformasi di panggung PBB,” ujar Sukamta.

Sukamta mengatakan pembahasan mengenai Papua tidak dapat hanya diletakkan pada satu perspektif. Ia menilai terdapat persoalan keamanan, pembangunan, kesejahteraan, pelayanan publik, hingga perlindungan masyarakat sipil yang saling berkaitan.

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian, kata Sukamta, adalah dampak kekerasan bersenjata terhadap masyarakat sipil.

Guru, tenaga kesehatan, anak-anak, serta masyarakat di wilayah terdampak konflik, kata dia, juga memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman.

Baca Juga: 31 WNA di Pontianak hingga 41 Terdakwa di Surabaya, Komisi I DPR Soroti Pentingnya Konvensi Siber PBB

“Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup dengan aman,” katanya.

Sukamta pun mendorong agar setiap pembahasan mengenai HAM di Papua juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan bersenjata.

Ia meminta pendekatan penegakan hukum di Papua terus dievaluasi agar tetap mengedepankan prinsip humanisme, pencegahan, dan perlindungan masyarakat.