Komisi I Desak Travel Warning Usai WNI Tewas Diserang Houthi di Laut Merah

Jakarta, IDM – Serangan kelompok Houthi terhadap kapal kargo MV Tihamah di kawasan Bab el-Mandeb, Yaman, menewaskan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Peristiwa ini memicu desakan agar pemerintah memperketat perlindungan terhadap warga negara di tengah meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.

Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri meminta pemerintah segera menerbitkan travel warning atau peringatan bepergian bagi WNI yang hendak menuju Yaman maupun wilayah konflik lainnya di kawasan Timur Tengah.

Desakan tersebut disampaikan menyusul serangan terhadap MV Tihamah pada Selasa (11/8). Kapal kargo tersebut diketahui membawa 11 awak, terdiri atas delapan warga negara Pakistan dan tiga WNI.

Berdasarkan laporan Reuters yang dikutip dalam bahan pernyataan, serangan itu menyebabkan empat awak kapal tewas, masing-masing tiga warga Pakistan dan satu WNI.

Baca Juga: DPR Soroti Rentetan Kecelakaan Laut, Puan Minta Standar Keselamatan Nasional Direvolusi

“Kami berduka cita atas meninggalnya satu WNI akibat serangan terhadap kapal MV Tihamah di Yaman. Kami meminta pemerintah segera mengeluarkan travel warning ke Yaman dan wilayah konflik lain di Timur Tengah bagi WNI mengingat situasi keamanan di wilayah tersebut semakin berisiko,” kata Iman di Jakarta.

Menurut Iman, insiden tersebut menjadi bukti bahwa ancaman konflik bersenjata di Timur Tengah tidak lagi hanya berdampak pada aktor militer atau pihak yang terlibat langsung dalam peperangan.

Kapal sipil dan para awaknya juga berada dalam posisi rentan ketika melintasi kawasan perairan yang menjadi titik panas geopolitik.

Ia menilai keselamatan WNI harus ditempatkan sebagai prioritas utama negara, termasuk bagi warga Indonesia yang bekerja sebagai pelaut maupun mereka yang melakukan perjalanan ke kawasan konflik.

“Serangan terhadap kapal sipil menunjukkan risiko nyata bagi WNI, baik yang bekerja sebagai awak kapal maupun yang melakukan perjalanan ke kawasan tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: 1,3 Ton Ketamin Digagalkan TNI AL, Komisi I: Laut Indonesia Jangan jadi Karpet Merah Sindikat Narkoba

Politikus dari daerah pemilihan Jawa Timur itu menegaskan, travel warning tidak semata-mata dimaknai sebagai larangan bepergian.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan instrumen pencegahan sekaligus bentuk kehadiran negara untuk memberikan informasi dan perlindungan kepada masyarakat.

“Penerbitan travel warning bukan sekadar instrumen larangan, melainkan bentuk perlindungan preventif dari negara agar masyarakat terhindar dari potensi ancaman serangan bersenjata di wilayah konflik,” katanya.

Iman juga menyoroti meningkatnya ketegangan di sejumlah jalur pelayaran strategis Timur Tengah, termasuk Selat Hormuz dan kawasan Laut Merah.

Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap kapal komersial yang membawa awak dari berbagai negara, termasuk WNI.

Baca Juga: Keamanan Rakyat di Garis Depan, Komisi I DPR Dukung Komitmen Panglima TNI

“Apalagi saat ini situasi di Selat Hormuz maupun perairan di wilayah Timur Tengah kian memanas seiring konflik AS-Iran yang tak kunjung berakhir,” ujarnya.

Di sisi lain, Iman meminta Kementerian Luar Negeri bergerak cepat menangani WNI yang menjadi korban.

Pemerintah dinilai tidak hanya perlu memberikan perhatian terhadap WNI yang terluka dan para penyintas, tetapi juga memastikan proses pemulangan jenazah WNI yang meninggal dunia berjalan cepat dan layak.

“Kami meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi, baik perawatan bagi WNI yang terluka, pendampingan bagi yang selamat, maupun proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Negara harus hadir dan memastikan hak-hak WNI yang menjadi korban terpenuhi,” pungkasnya.

Bagi Indonesia, keselamatan awak kapal WNI tidak hanya menjadi persoalan konsuler, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan warga negara di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.