Komisi I Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI dari Wilayah Rawan Konflik Iran-Israel

Jakarta, IDM – Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah antisipatif, khususnya evakuasi WNI dari wilayah rawan konflik militer antara Israel dan Iran, yang pecah sejak 13 Juni lalu.

Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri RI, saat ini terdapat 386 WNI berada di Iran yakni sekitar 258 orang yang mayoritas mahasiswa tinggal di Kota Qom, sekitar 90 orang bermukim di Teheran dan beberapa tersebar di kota-kota lain.

“Keselamatan 386 WNI yang kini berada di zona konflik terutama mahasiswa di Qom dan Teheran, harus menjadi prioritas. Pemerintah, melalui Kemenlu dan KBRI Teheran, harus segera meningkatkan status kewaspadaan dan membuka jalur evakuasi aman,” kata anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal dalam keterangan resminya, pada Senin (16/6).

Baca Juga: Gelar Latihan Militer, Rusia Kerahkan 40 Kapal dan 30 Pesawat

Ia pun meminta agar Kementerian Luar Negeri, TNI, dan lembaga terkait membentuk satuan tugas evakuasi (task force) secepatnya, termasuk menyiapkan transportasi darat atau udara untuk membawa WNI ke negara netral, sebelum ragam eskalasi meluas.

“Saya juga dorong agar komunikasi darurat dipastikan 24/7, agar setiap WNI bisa melaporkan keberadaan, kondisi, dan kebutuhan mereka secara real-time,” tambahnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar segera mendiskusikan evakuasi ini dengan negara-negara tetangga dan mitra diplomatik untuk mendapatkan bantuan logistik serta izin transit. Keselamatan WNI di kawasan konflik harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Baca Juga: Sekitar 6.000 Prajurit Korut Tewas dan Terluka Melawan Ukraina

Ia pun menegaskan bahwa potensi dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat besar dan bisa menjalar ke negara-negara sekitar. Oleh karena itu, langkah konkret antisipatif harus segera diimplementasikan.

"Kita tidak bisa menunggu hingga situasi benar-benar memburuk. Pemerintah harus memiliki rencana kontinjensi yang jelas dan memastikan komunikasi aktif dengan para WNI di wilayah terdampak," tegasnya.

Menurutnya, ini menjadi ujian awal khususnya bagi TNI yg baru saja mendapat mandat tambahan berupa perlindungan WNI di luar negeri, sesuai hasil revisi UU TNI No 3 tahun 2025. Adapun, Israel dan Iran terus saling meluncurkan serangan udara. (bp)