Kenal lebih Dekat dengan Navi Pillay, Peraih Nobel Perdamaian 2026

Jakarta, IDM – Navanethem “Navi” Pillay dianugerahkan Nobel Perdamaian 2026 atas keberaniannya dalam menjunjung hukum internasional. Ia telah memperjuangkan kebenaran khususnya memastikan penuntutan atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Lahir dari keluarga keturunan India-Tamil di tengah rezim apartheid di Durban, Afrika Selatan tahun 1941, Pillay menjadi seorang pengacara dan pelopor di bidang hukum, yang berjuang melawan diskriminasi struktural, segregasi, dan pengucilan. Pada 1967, ia menjadi wanita nonkulit putih pertama yang mendirikan firma hukum di Provinsi Natal, tempat tinggalnya saat itu.

"Navi Pillay telah meminta pertanggungjawaban negara dan para pemimpin nasional serta memberikan hara pan bagi para korban kekerasan dan konflik. Dalam setiap jabatan yang diembannya, ia senantiasa menekankan tanggung jawab individu dan negara untuk mematuhi supremasi hukum," tulis Komite Nobel Norwegia (The Norwegian Nobel Committee) dalam pernyataan tertulis, dikutip pada Minggu (11/10).

Baca Juga: Desak Houthi Berhenti Serang Saudi, PM Pakistan Tegaskan Dukungan Pertahanan

Ia juga merupakan pengacara pembela Nelson Mandela, yang sebelumnya memenangkan hadiah perdamaian, dan aktivis anti-apartheid lainnya.

Pada tahun 1995, Pillay menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Afrika Selatan. Pada tahun yang sama, ia juga diangkat sebagai hakim untuk Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR).

"Pengaruhnya menjadi faktor penting ketika Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda menetapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan—di samping genosida," tulis Komite Nobel Norwegia.

Baca Juga: Arab Saudi Sebut Bab al-Mandeb ‘Bersih’ dari Houthi

Kemudian pada tahun 2003, ia menjabat sebagai hakim di Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan dari tahun 2008 hingga 2014 ia menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN High Commissioner for Human Rights/UNHCR).

Pada tahun 2004, ia turut menjabat sebagai ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki (UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory), sebuah posisi yang dipegangnya selama empat tahun.

Dalam peran tersebut, ia secara resmi menyimpulkan bahwa Hamas telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam invasi tahun 2023 ke Israel dari Gaza. Ia turut menyatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang dan tindakan genosida terhadap warga Palestina dalam serangan balasannya.

Baca Juga: AS-Ukraina Bahas Langkah Akhiri Konflik dengan Rusia

Menanggapi penganugerahan Nobel Perdamaian terhadap dirinya, Pillay mengatakan bahwa awalnya ia mengira itu hanyalah lelucon. "Sebagai seorang pengacara dan hakim, saya tetap ingin memastikannya terlebih dahulu," ujarnya, melansir Al Jazeera.

"Yang saya lakukan adalah penyampaian laporan mengenai Gaza, menyebut peristiwa di sana sebagai genosida. Salah satu tanggapan utama dalam pernyataan itu adalah apresiasi atas keberanian saya. Dan Anda bisa membayangkan betapa terkejutnya saya. Mengapa berbicara mengenai kebenaran harus membutuhkan keberanian?" pungkasnya.