Kelompok HAM Kecam Kebijakan Netanyahu yang Larang Organisasi Kemanusian Beroperasi di Gaza

Jakarta, IDM – Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Israel mengecam keputusan Pemerintah Benjamin Netanyahu membatalkan izin 37 badan kemanusiaan internasional untuk beroperasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Sebelumnya, pemerintah Netanyahu mulai mengirimkan pemberitahuan resmi kepada puluhan organisasi internasional bahwa izin mereka akan dibatalkan mulai Januari 2026. Sehingga, mereka harus mengakhiri kegiatan mereka pada Maret mendatang.

Baca Juga: AS dan Eropa Bahas Langkah Guna Akhiri Konflik Ukraina-Rusia

“Seiring dengan, dan sebagai bagian dari, serangan Israel terhadap rakyat Gaza, akses kemanusiaan telah sangat dibatasi sejak Oktober 2023,” tulis pernyataan bersama 19 kelompok HAM Israel salah satunya B'Tselem, melansir AA, Sabtu (3/1).

“Bantuan penting termasuk makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan barang-barang kebersihan terus tertunda atau ditolak,” tambah mereka.

Kelompok-kelompok itu memperingatkan bahwa melarang organisasi kemanusiaan untuk beroperasi di Gaza dan Tepi Barat telah membahayakan staf dan masyarakat, dan mengganggu penyampaian bantuan yang efektif.

Baca Juga: Setahun Bertugas di Lebanon, KRI Sultan Iskandar Muda Tuai Apresiasi Tinggi UNIFIL

Mereka menyerukan kepada pemerintah Israel untuk segera menghentikan proses pencabutan registrasi, menghilangkan hambatan terhadap aksi kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan mengizinkan organisasi internasional untuk beroperasi dengan aman dan efektif.

Israel sebelumnya telah mengambil langkah serupa terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Pada tahun 2024, Parlemen Israel atau Knesset mengesahkan undang-undang yang melarang aktivitas badan PBB tersebut di Israel, dengan alasan tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam peristiwa serangan ke Tel Aviv pada 7 Oktober 2023. Namun, UNRWA membantah klaim itu dan menegaskan pihaknya telah mematuhi standar netralitas yang ketat. (bp)