Karhutla Kalimantan Makin Mengganas, DPR Desak Pemerintah Bergerak Total

Jakarta, IDM – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah bergerak cepat dan terukur, bukan hanya untuk memadamkan titik api, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak kabut asap.

Puan menilai lonjakan titik panas harus diperlakukan sebagai kondisi yang membutuhkan intervensi cepat dan terkoordinasi.

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalimantan Tengah mencatat 767 titik panas, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik.

Baca Juga: Sembilan Anak Disandera OPM, DPR: Jangan Sampai Nyawa Mereka Terancam!

Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat memiliki 74 titik panas, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8).

Menurut Puan, persoalan Karhutla tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan pemadaman api. Dampaknya telah merembet ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan masyarakat, pendidikan, aktivitas ekonomi, lingkungan hingga hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Kualitas udara di sejumlah daerah bahkan dilaporkan memburuk hingga kategori berbahaya. Kabut asap juga berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), mengganggu kegiatan belajar mengajar, membatasi aktivitas masyarakat, merusak habitat satwa, serta menimbulkan kabut asap lintas batas.

Di beberapa titik terdampak parah, seperti Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kabut pekat bahkan menyebabkan jarak pandang hanya tersisa sekitar 10 meter.

Puan pun meminta pemerintah segera membuat pemetaan zona operasi prioritas berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari keberulangan hotspot, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan kawasan permukiman hingga kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman.

Baca Juga: Presiden Prabowo Usul KRI Ki Hajar Dewantara Dijual, Siapa Negara yang Bakal Memboyong Kapal Legendaris TNI AL?

Menurutnya, pemetaan tersebut penting agar sumber daya tidak tersebar secara tidak efektif dan wilayah dengan risiko paling tinggi dapat memperoleh dukungan maksimal.

“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” tutur Puan.

Puan turut meminta pemerintah pusat tidak ragu memberikan dukungan langsung apabila kemampuan pemerintah daerah sudah tidak mencukupi.

“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” ungkapnya.

Ia menekankan, strategi pemadaman harus dilakukan secara terpadu antara operasi darat dan udara.

Pemadaman darat perlu diperkuat untuk memastikan api benar-benar mati hingga ke titik yang berpotensi kembali menyala, sementara dukungan udara diarahkan ke kawasan yang sulit dijangkau pasukan pemadam.

Di tengah operasi pemadaman yang semakin intensif, Puan juga mengingatkan agar keselamatan personel di lapangan tidak diabaikan.

Baca Juga: Lima Kodam Baru Segera Hadir, Komisi I DPR: Langkah Strategis Perkuat Pertahanan Indonesia

Ia meminta pemerintah memastikan petugas mendapatkan perlengkapan keselamatan yang memadai, termasuk baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas hingga sepatu bot lapangan.

“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” paparnya.

“Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan. Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” lanjut Puan.

Bagi Puan, keberhasilan penanganan Karhutla tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat api terlihat padam. Pemerintah juga harus memastikan tidak terjadi fenomena api kembali muncul setelah permukaan lahan dinyatakan aman.