Kapten Kapal Asal Gowa Masih Disandera, Komisi I Dorong Satu Komando Pembebasan WNI

Jakarta, IDM – Memasuki bulan ketiga penyanderaan Kapten Ashari Samadikun (33), kapten kapal asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, oleh kelompok bajak laut di perairan Somalia, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah memperkuat koordinasi nasional melalui satu komando lintas kementerian dan lembaga.

Langkah tersebut dinilai krusial agar upaya pembebasan empat warga negara Indonesia (WNI) dan 15 warga negara asing yang masih menjadi sandera dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengatakan pemerintah tidak boleh membiarkan proses pembebasan berjalan lamban.

Menurutnya, keselamatan para sandera harus menjadi prioritas utama negara karena setiap hari yang berlalu meningkatkan risiko terhadap kondisi para korban.

"Kita sedang berpacu dengan waktu. Semakin lama penyanderaan berlangsung, semakin besar risiko terhadap keselamatan para sandera. Karena itu pemerintah harus segera membentuk satuan tugas khusus yang bekerja penuh untuk mempercepat pembebasan Kapten Ashari dan seluruh awak kapal yang masih disandera," ujar pria yang akrab disapa Daeng Ical.

Daeng Ical menilai pembentukan satuan tugas (task force) lintas kementerian dan lembaga menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan adanya satu komando, koordinasi antarlembaga diyakini akan lebih terintegrasi, mempercepat pengambilan keputusan, sekaligus memastikan seluruh instrumen negara bergerak secara terpadu dalam misi penyelamatan.

Baca Juga: Papua Kembali Berdarah, DPR Desak Pelaku Penembakan Tiga Warga Sipil Ditangkap

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi setiap warga negara Indonesia di mana pun mereka berada.

Oleh sebab itu, pembebasan para sandera tidak boleh hanya bergantung pada kemampuan perusahaan pemilik kapal maupun jalur diplomasi semata.

"Pemerintah harus hadir dan memberikan perlindungan nyata kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Keselamatan empat WNI yang masih disandera harus menjadi prioritas negara," tegasnya.

Daeng mengungkapkan persoalan penyanderaan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Panglima TNI, Kementerian Luar Negeri, serta sejumlah instansi terkait.

Namun, ia menilai seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu komando agar langkah diplomasi, pertukaran informasi, dan berbagai opsi penyelamatan dapat berjalan lebih efektif.

"Panglima TNI, KBRI, Kementerian Luar Negeri, dan seluruh pihak terkait harus bergerak dalam satu komando untuk mempercepat pembebasan empat WNI kita dan 15 orang lainnya yang disandera perompak," katanya.

Baca Juga: DPR Ingatkan Bahaya Perampok Berseragam, RUU Perampasan Aset Jangan jadi Senjata Aparat Korup

Selain mendorong koordinasi nasional, Komisi I juga meminta TNI mengoptimalkan jaringan pertahanan Indonesia di luar negeri, termasuk melalui para atase pertahanan.

Menurut Daeng, keberadaan atase pertahanan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi strategis, mendukung pertukaran informasi, serta memberikan masukan terhadap langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pembebasan sandera.

"TNI juga bisa mengaktivasi struktur pertahanan di luar negeri, termasuk atase pertahanan, agar memberikan masukan dan mengambil langkah-langkah yang terukur sehingga WNI kita di Somalia bisa segera diselamatkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, hingga kini proses pembebasan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya adalah lokasi penyanderaan yang terus berpindah sehingga menyulitkan proses pelacakan.

Selain itu, informasi mengenai nilai tebusan yang diminta kelompok perompak juga masih berubah-ubah, mulai dari dua juta dolar Amerika Serikat, meningkat menjadi lima juta dolar AS, hingga kabar terakhir menyebut angka 10 juta dolar AS.

Baca Juga: Bukan Sekadar Belanja Alutsista, DPR Bongkar Alasan RI Borong 12 Jet Tempur Latih Italia

Maka dari itu, Daeng menilai keberadaan task force menjadi penting agar pemerintah memiliki pusat informasi yang akurat sekaligus mampu mengambil keputusan secara cepat berdasarkan data yang valid.

"Informasi ini harus dipastikan kebenarannya. Task force diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat, langkah yang terkoordinasi, dan keputusan yang cepat. Namun sekali lagi, yang paling utama adalah keselamatan seluruh sandera," katanya.

Dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri dan TNI, Daeng juga memperlihatkan video terbaru kondisi Kapten Ashari yang diterimanya dari sang ayah, Syamsuddin Dg Ngawing.

Video tersebut memperlihatkan Ashari tetap menjalankan ibadah di tengah penyanderaan dan harus menyaring air minum yang keruh menggunakan botol air mineral untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi gambaran nyata bahwa para sandera membutuhkan pertolongan secepat mungkin.
Daeng juga mengungkapkan perusahaan pemilik MT Honour 25 memiliki keterbatasan finansial sehingga belum mampu memenuhi tuntutan tebusan dari kelompok perompak.

Maka dari itu, ia menegaskan negara harus mengambil peran yang lebih besar agar proses pembebasan tidak berlarut-larut.
"Kabar terakhir perusahaan tinggal mengikuti proses karena kemampuannya terbatas. Karena itu negara harus mengambil peran yang lebih besar agar proses pembebasan tidak berlarut-larut dan keselamatan WNI dapat segera dipastikan," pungkasnya.