Isu Akses Udara bagi AS, DPR: Kepentingan Nasional Prioritas Utama

Jakarta, IDM – Isu mengenai rencana Amerika Serikat untuk memperoleh akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) di wilayah Indonesia menuai perhatian serius dari parlemen.

Diketahui, dokumen milik pertahanan Amerika Serikat beredar dan menyatakan adanya strategi untuk mengamankan akses bagi pesawat militer mereka melintasi wilayah kedaulatan Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan informasi yang beredar saat ini masih bersifat spekulatif dan belum didukung oleh pernyataan resmi dari pemerintah.

Baca Juga: TB Hasanuddin Alarm Overflight AS: Kedaulatan Udara RI Tak Bisa Ditawar

Ia mengingatkan agar publik tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan sebelum ada klarifikasi komprehensif dari otoritas terkait.

“Kami meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah. Namun prinsip kami jelas, kepentingan nasional dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan,” ujar Sukamta.

Ia menjelaskan Indonesia pada prinsipnya membuka ruang kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas nasional.

Meski demikian, kerja sama tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi, menghormati kedaulatan negara, serta tidak bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia.

Baca Juga: DPR: Pertemuan Presiden Prabowo-Putin jadi Kunci Redam Konflik Global

Dalam konteks tersebut, Sukamta menyebut pentingnya peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pertahanan dan hubungan luar negeri.

Setiap perjanjian strategis yang berdampak pada kedaulatan negara, kata dia, semestinya dikonsultasikan dengan DPR sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut, ia menyoroti ruang udara Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara.

Oleh karena itu, setiap aktivitas penerbangan asing, terlebih yang bersifat militer, wajib tunduk pada mekanisme perizinan yang ketat, termasuk diplomatic clearance dan security clearance.

Ia menegaskan tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas kepada pihak asing di wilayah udara nasional.

Baca Juga: Komisi I DPR: Aksi Israel di Beirut Cederai Upaya Perdamaian Global


Sebagai negara yang berada di posisi strategis kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kawasan.

Oleh sebab itu, setiap kebijakan terkait akses militer asing harus dipertimbangkan secara matang, termasuk implikasinya terhadap keseimbangan geopolitik regional.

“Dalam isu strategis seperti ini, transparansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari mispersepsi, baik di dalam negeri maupun internasional. Kami berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang utuh, proporsional, dan berbasis fakta,” pungkasnya. (Ykb)