Indonesia Tuntut Penyelidikan Langsung oleh PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Jakarta, IDM – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Umar Hadi menuntut dilakukannya penyelidikan yang segera, menyeluruh, dan transparan atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Tuntutan itu Umar sampaikan saat Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai situasi di Lebanon, pada Selasa (31/3). Sidang darurat ini diselenggarakan atas desakan Indonesia bersama Prancis, sebagai wujud komitmen panjang Indonesia terhadap operasi perdamaian PBB. Indonesia mengutuk keras serangan pada 29 dan 30 Maret 2026 yang mengakibatkan tiga prajurit gugur, serta lima prajurit lainnya terluka.

Baca Juga: Israel Sahkan UU Hukuman Mati bagi Warga Palestina

"Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel," tegasnya, melansir keterangan Kemlu RI, Rabu (1/4).

Umar secara lantang menyebutkan nama dari setiap prajurit sebagai bentuk penghormatan. Ia juga menekankan bahwa eskalasi ini berakar dari serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon dan menargetkan wilayah tersebut.

Ia menuturkan, serangan berulang ini merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dunia, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional.

Dengan demikian, Indonesia juga menuntut akuntabilitas hukum bagi pelaku, dan mendesak tiga hal. Pertama, pemulangan jenazah ketiga personel yang gugur secara cepat, aman, dan bermartabat, serta perawatan medis terbaik dan komprehensif bagi lima prajurit yang terluka.

Baca Juga: Serangan Kedua Kembali Tewaskan Prajurit TNI di Lebanon, Kemlu: Tidak Dapat Diterima

Kedua, jaminan pasti dari semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan segera menghentikan perilaku agresif yang membahayakan personel dan aset PBB.

Ketiga, penerapan langkah-langkah darurat oleh DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB untuk memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL, termasuk meninjau protokol keamanan dan rencana evakuasi apabila situasi mendesak.