Indonesia Bersama 7 Negara Dukung Pelarangan Impor Barang dari Permukinan Ilegal Israel

Jakarta, IDM – Indonesia bersama tujuh negara lainnya yakni Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA), mendukung pelarangan impor barang dari permukiman ilegal Israel di Palestina dan membatasi layanan yang terkait dengan permukiman tersebut.

Hal itu diungkapkan menyusul keputusan Pemerintah Inggris untuk memberlakukan pelarangan tersebut. Sebelumnya, 11 negara lainnya turut menyatakan komitmen serupa. Komitmen ini diharapkan dapat mendorong negara-negara lainnya untuk mengambil tindakan nyata guna mengakhiri kegiatan yang melanggengkan permukiman ilegal Israel di Palestina.

Baca Juga: Balas Serangan Iran, AS Hancurkan Lima Kapal Tanker Minyak

Indonesia bersama ketujuh negara memandang pelarangan tersebut sejalan dengan hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 dan Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional 19 Juli 2024. Semua negara wajib untuk tidak mengakui legalitas situasi yang timbul akibat pendudukan ilegal Israel serta tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan situasi yang diciptakan oleh pendudukan Israel tersebut.

"Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari Wilayah Pendudukan Palestina dan menyerukan pelaksanaan penuh serta segera atas Rencana Komprehensif Presiden Trump untuk mengakhiri konflik Gaza, guna menjamin keamanan dan stabilitas, menangani situasi kemanusiaan, memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan, serta meletakkan dasar bagi perdamaian yang langgeng," tulis pernyataan bersama Indonesia dan tujuh negara, melansir Kemlu RI, Kamis (10/9).

Baca Juga: Sekjen PBB Desak Pasukan Israel Mundur dari Lebanon

Para menlu menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai perdamaian yang adil, langgeng, dan komprehensif adalah melalui penerapan solusi dua negara, yakni dengan mewujudkan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak, berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB. Israel harus mencabut semua langkah yang terkait dengan kegiatan permukiman ilegal dan bertujuan mengubah karakteristik geografis dan demografis Palestina.